TRIBUNNEWS.COM – Hamas telah menyetujui rencana gencatan senjata di Jalur Gaza yang diusulkan oleh Mesir dan Qatar sebagai juru penengah.
Dalam pernyataannya pada hari Senin, (6/5/2024), Hamas mengatakan Ismail Haniyeh yang menjadi kepala biro politik Hamas sudah menelepon Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dan Menteri Intelijen Mesir Abbas Kamel untuk menyampaikan hal itu.
Seorang delegasi Qatar akan bertolak ke Kairo, Mesir, sehari berselang guna meneruskan perundingan antara Israel dan Hamas yang digelar lewat pihak penengah.
Kalil Al-Hayya, salah satu anggota biro politik Hamas, berujar bahwa usulan gencatan itu termasuk penarikan pasukan Israel dari Gaza dan pengembalian pengungsi Palestina ke rumah mereka serta pertukaran sandera.
Dalam usulan itu terdapat tiga tahap gencatan senjata yang masing-masing berlangsung selama 42 hari.
Berikut respons sejumlah pihak setelah Hamas menyetujui gencatan senjata dengan Israel.
Israel
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belum menyambut baik pernyataan Hamas.
Dia mengatakan usulan yang disetujui Hamas itu masih “jauh dari persyaratan dasar dari Israel”.
Netanyahu berujar bahwa Israel akan meneruskan perundingan dengan Hamas.
Meski demikian, pemimpin sayap kanan itu menegaskan Israel akan tetap menjalankan rencana operasi militer di Rafah.
“Kabinet perang secara bulat memutuskan bahwa Israel akan meneruskan operasi di Rafah untuk melakukan desakan militer terhadap Hamas guna mempercepat pembebasan sandera kami dan tujuan lain dalam perang,” kata Netanyahu dikutip dari Reuters.
Amerika Serikat (AS)
AS mengaku sedang meninjau pernyataan Hamas itu.
“Saya bisa mengonfirmasi bahwa Hamas sudah mengeluarkan respons. Kami sedang meninjau respnsi itu dan membahasnya dengan rekan-rekan kami di kawasan itu,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Matthew Miller dikutip dari Reuters.
Miller menyebut kesepakatakan pasti tercapai.