Slogan \’Peringatan Darurat Indonesia\’ yang membanjiri lini masa berbagai media sosial di Indonesia terbilang cukup berhasil untuk menggerakkan berbagai elemen masyarakat turun ke jalan. Mereka melakukan aksi penolakan kepada Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) yang berencana merevisi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada.
Berdasarkan penelusuran Tim DW Indonesia di lapangan, aksi demonstrasi yang terjadi pada Kamis (22/08) ini diikuti oleh setidaknya ribuan peserta di halaman depan kompleks Gedung DPR/MPR RI di Jakarta Pusat. Aksi juga kembali terjadi di sejumlah titik pada Jumat (23/08) meski jumlah massa tidak sebesar hari sebelumnya.
Rencananya, Partai Buruh berniat untuk melanjutkan aksi protes di depan Gedung DPR RI pada Jumat siang. Hanya saja, setelah DPR mengeklaim revisi UU Pilkada dibatalkan, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menunda rencana tersebut.
Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!
Aksi ini adalah respons dari berbagai elemen masyarakat yang menentang Baleg DPR untuk mengesahkan revisi UU Pilkada. Karena setelah MK membuat Putusan soal ambang batas suara dan usia minimum kepala daerah, Baleg DPR pada Rabu (22/08) mengadakan rapat pembahasan terkait UU Pilkada yang sejatinya sudah direncanakan sejak tahun 2023.
Aksi Peringatan Darurat dikawal ribuan aparat
Tim DW Indonesia tiba di depan pagar Gedung DPR/MPR RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Kamis (22/08) pukul 09:13 WIB.
Saat itu, bagian pagar depan kompleks DPR yang tidak terbuka untuk akses keluar masuk publik belum dipenuhi oleh massa aksi, maupun poster-poster penolakan. Pihak kepolisian pada saat itu juga belum menutup arus lalu lintas, yang tadinya berencana mengalihkan kendaraan pada pukul 09:00.
Begitu juga dengan pengamanan, belum ada tampak polisi yang berjaga di sekitar depan Gedung DPR. Pihak kepolisian antihuru-hara hanya terlihat berjaga di pintu akses samping pagar utama Gedung DPR, lengkap dengan tamengnya. Dari bagian dalam halaman kompleks parlemen, terlihat sejumlah tenda atau barak yang berisi sejumlah kepolisian.
Dilansir dari detik.com, memang pihak kepolisian sebelumnya telah mengatakan bahwa akan ada sekitar 3.286 personel yang disiagakan untuk \”mengamankan\” jalannya demonstrasi ini. Dengan rincian, Di Patung Kuda 1.273 personel. Di DPR 2.013 personel, kata Kapolres Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro.
Aksi Peringatan Darurat berjalan damai hingga sore
Berdasarkan pantauan Tim DW Indonesia di sekitar Gedung DPR, aksi Peringatan Darurat sejak pagi berjalan sangat kondusif. Massa berorasi dengan tertib menyampaikan keresahan dan tuntutannya.
Hanya saja, beberapa peserta demonstrasi yang saat itu berada di sekitar Gedung DPR, sempat terlihat geram dan menyoraki anggota DPR, yang belakangan diketahui adalah Habiburokhman. Beberapa ada yang melontarkan kata-kata kasar saat Habiburokhman hendak menemui massa aksi.
Beberapa peserta aksi, yang belum bisa dikonfirmasi berasal dari elemen mana, saat itu terlihat melemparkan botol plastik ke arah anggota DPR Fraksi Gerindra tersebut.
Sekitar pukul 15:00 WIB, Tim DW mulai meninggalkan lokasi demonstrasi. Terlihat beberapa rombongan mahasiswa mulai berdatangan ke arah Gedung DPR. Mereka tampak mengenakan almamater dan membawa bendera kampus hingga organisasinya. Kelompok mahasiswa tersebut juga menyanyikan yel-yel yang berbunyi: \”Hati-hati provokasi.\”
Komnas HAM: Aparat pakai kekuatan berlebihan ketika bubarkan peserta aksi
Sejatinya, aksi penyampaian pendapat di muka umum seperti demonstrasi ini telah diatur dalam UU RI No. 9 Tahun 1998. Dalam aturan tersebut, hak peserta aksi dibatasi melakukan orasi hingga pukul 18:00 di tempat terbuka.
