Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik.
Hal itu disampaikan Jokowi merespons adanya Capres yang ingin data pertahanan dibuka dalam debat Pilpres.
\”Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan kemaanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan,\” kata Jokowi di Kampung Kecil, Kawasan Serang, Banten, Senin (8/1/2023).
Pasalnya kata Jokowi masalah pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara.
Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka.
\”Karena ini menyangkut strategi besar negara tidak bisa semua dibuka kaya toko kelontong nggak bisa,\” katanya.
Sebelumnya dalam acara debat Pilpres ketiga di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Desember 2023, dua Capres yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo ingin Prabowo Subianto membuka data pertahanan kepada publik.
Bahkan terjadi debat sengit antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto pada acara tersebut.
Ganjar awalnya mengatakan dirinya senang saat data yang ia paparkan dianggap keliru.
Menurut data Ganjar, capaian minimum essential force (MEF) Indonesia kurang dari target yang seharusnya.
Ganjar lantas meminta Prabowo memaparkan data yang dimiliki.
\”Pak Prabowo, saya senang sekali Bapak memantik saya, data saya tidak benar, silakan bantah data saya hari ini, Pak, dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu berdiri di sebelahnya. Saya mau bertanya kepada Bapak termasuk capaian MEF kita hanya 65,49 persen dari target 79 persen, mengapa terjadi penurunan dan apa solusinya,\” kata Ganjar, dalam debat, Minggu (7/1/2024).
Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui Kementerian Keuangan karena kondisi COVID.