Banyak yang belum terkelola oleh Pemprov, kosong begitu saja. Ada juga yang dimanfaatkan orang lain, tidak masuk ke kas daerahJakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 Khoirudin mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempunyai satuan tugas (satgas) aset agardapat terdata dan terkelola secara optimal.
“Saya ingin ke depan membentuk semacam satgas aset untuk memastikan aset kita produktif dan bisa kita raih kembali hak-hak kita,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan masih banyak aset milik Pemprov yang terbengkalai dan belum tercatat.
“Aset kita saat ini ada sekitar Rp700 triliun. Banyak yang belum terkelola oleh Pemprov, kosong begitu saja. Ada juga yang dimanfaatkan orang lain, tidak masuk ke kas daerah. Ini yang harus kita tertibkan,” tegas Khoirudin.
Menurut dia, bila aset tidur dikelola dan dimanfaatkan, bisa menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya.
“Fasosdan fasum bertebaran di mana-mana dan belum jelas pemanfaatannya. Belum berkontribusi untuk PAD kita, kalau kita sewakan, kerjasamakan, besar sekali potensinya,” kata Khoirudin.
Nantinya, sambung dia, satgas aset akan bertugas mengawasi pendapatan yang berasal dari aset.
Dampak positifnya, tak ada lagi kebocoran akibat tidak tercatat secara baik dalam memberikan pemasukan dari pemanfaatan aset.
“Sistemnya kita tinjau dan melakukan monitoring yang ketat agar bisa mengetahui dan segera menyelesaikan kebocoran pendapatan,” demikian kata dia.