Pembicaraan mengenai program makan bergizi gratis (MBG) dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto terus bergulir. Kini, pihak swasta pun diperbolehkan terlibat membiayai program yang bakal berjalan mulai tahun depan itu.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menuturkan pihak swasta boleh terlibat dalam MBG lewat program program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/ CSR).
Ia mohon maklum karena MBG merupakan program besar yang perlu melibatkan banyak pihak.
\”Tentu saja (swasta bisa terlibat) karena ini program besar, program yang bisa menampung semua keterlibatan pihak terutama para filantropi yang mungkin punya kelebihan, itu sangat welcome,\” katanya dalam Strategic Policy Forum Membedah Program Strategis Pemerintah Baru dan Solusi Tantangan Menuju Indonesia Emas 2025 di Universitas Indonesia, Selasa (17/9).Jokowi Bantah Buka Lagi Keran Ekspor Pasir Laut: Itu Sedimen, Beda Lho
Dadan menjelaskan keterlibatan swasta juga sangat dimungkinkan, ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Beleid itu mengatur pendanaan Badan Gizi Nasional, salah satunya dari sumber lainnya yang tidak mengikat.
Badan Gizi juga menginginkan program MBG lebih melibatkan UMKM daerah agar tumbuh lebih cepat. Dengan begitu, diharapkan warga desa yang sebelumnya pergi ke kota bisa kembali ke daerahnya masing-masing.
Selain itu, program MBG diharapkan bisa menyerap produksi petani lokal. Pasalnya selama ini, sambung Dadan, banyak petani yang tidak memiliki pembeli.
\”Dengan hadirnya program ini kita menjadi off taker ke depan, dan ini menjadi off taker yang clear karena program dilakukan setiap hari,\” katanya.Impor Beras RI Tembus 3,05 Juta Ton per Agustus 2024Apalagi, Dadan mengatakan program MBG membutuhkan 200 kilogram (kg) beras untuk sekitar 3.000 siswa per hari. Dibutuhkan pula 350 kg daging ayam dan 350 kg sayuran per hari.
\”Dalam percobaan kita juga berikan susu, untuk 3.100 anak membutuhkan 600 liter susu setiap hari,\” tutur Dadan.
Wacana keterlibatan swasta melalui program CSR untuk MBG ini terbilang ide baru pemerintah. Oleh karena itu, para pengamat pun mengingatkan untung-rugi hingga kelaziman rencana tersebut.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai keterlibatan swasta melalui program CSR memang bisa-bisa saja. Namun, hal itu kurang lazim sebab CSR memiliki peruntukannya tersendiri.Ekspor Pasir Laut RI Dibuka Lagi, Siapa Paling Diuntungkan?Ronny menjelaskan ada beberapa hal yang harus dipahami. Pertama, kapasitas fiskal CSR dari swasta atau perusahaan sangat tidak memadai untuk program MBG. Jatah untuk CSR hanya kisaran 5 persen dari total profit perusahaan. Itu pun sangat jarang perusahaan yang memenuhinya secara maksimal.
\”Dan tidak semua perusahaan swasta dikenai kewajiban CSR. Sehingga, kapasitas fiskalnya untuk membantu program makan siang gratis tidak akan terlalu signifikan,\” ucap Ronny kepada CNNIndonesia.com.
Kedua, sebagian besar perusahaan yang diwajibkan mengeluarkan CSR adalah perusahaan ekstraktif. Ini utamanya membutuhkan dana CSR untuk memperbaiki kondisi lingkungan di sekitar kawasan ekstraktif, memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan tambang, dan sejenisnya.
Menurut Ronny, itu misi utama CSR sebenarnya. Sehingga, jika dana CSR perusahaan dialihkan untuk makan siang gratis, maka akan mengorbankan tujuan dana CSR mereka yang tak kalah pentingnya.