TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rangkaian debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (capres) sudah berakhir dua hari lalu.
Namun, perdebatan mengenai substansi yang dikemukakan oleh tiga pasangan calon ternyata belum sepenuhnya usai.
Ketua Forum CSR Indonesia Mahir Bayasut memandang masalah kesehatan, pendidikan, sosial dan ketenagakerjaan yang dibahas masih terlalu umum dan belum ada pendekatan teknokratik secara mendetail.
Misalnya polemik praktik pemberian bantuan sosial yang disoroti capres nomor urut 1 dan nomor urut 3 karena dipandang dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Mahir menilai praktik itu memang masih memperlihatkan sejumlah kelemahan yang memerlukan perhatian serius dan solusi yang tepat.
Salah satu permasalahan mendasar adalah ketidaksesuaian antara indikator keluarga sejahtera, pra-sejahtera, dan miskin dengan kondisi riil di lapangan.
Hal ini menunjukkan pentingnya penyempurnaan dalam penentuan parameter serta pemantauan secara langsung terkait kondisi masyarakat.
Selain itu, minimnya database kependudukan yang valid dan obyektif menjadi kendala serius, dan potensial merugikan kredibilitas data yang digunakan untuk menilai dan memilih penerima manfaat program-program sosial. Risiko manipulasi data dari pelaksana lapangan menjadi kekhawatiran tambahan.
Karena itu ia menggarisbawahi perlunya penyelenggaraan berbasis data yang dapat diandalkan.
Ketua Forum CSR Indonesia Mahir Bayasut
Mahir juga melontarkan kekhawatiran bahwa program-program tersebut mungkin tidak memberikan dorongan yang cukup kuat untuk mendidik masyarakat menjadi lebih produktif, cerdas, kreatif, dan mandiri.
Maka itu menurutnya perlu dilakukan evaluasi mendalam terkait desain dan implementasi program untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan sosial dan ekonomi jangka panjang dapat tercapai.
Secara keseluruhan, Mahir berharap siapapun nanti yang berhasil memenangkan hati pemilih, masalah keberlanjutan (sustainability) program juga menjadi isu krusial, karena risiko bahwa beberapa program mungkin tidak mampu memberikan dampak berkelanjutan.
“Dengan mengidentifikasi dan menanggulangi sejumlah kelemahan ini, pemerintah terpilih nanti diharapkan mampu memastikan efektivitas dan kesinambungan program-program sosialnya, guna membangun dasar yang lebih kokoh untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia ke depan,” ujarnya.