TRIBUNNEWS.COM -Surat kabar Lebanon, Al-Akhbar, mengutip sumber diplomatik negara-negara Barat, mengatakan Israel memberikan batas waktu bagi Hizbullah untuk mundur dari perlawanan terhadap Israel.
Israel membuka peluang negosiasi dengan Hizbullah yang berbasis di Lebanon selatan untuk menghentikan ketegangan di perbatasan Lebanon selatan dan Israel utara.
Namun, Hizbullah sejak 8 Oktober 2023 bersumpah hanya akan menghentikan eskalasi militer di perbatasan jika Israel menghentikan agresinya terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.
Di sisi lain, Israel menolak permintaan Hizbullah dan justru mengancam akan menyerang Lebanon jika Hizbullah tidak segera mundur.
\”Negara-negara Barat diberitahu oleh Israel bahwa Israel telah menetapkan tenggat waktu untuk mencapai penyelesaian politik dengan Lebanon, jika tidak maka negara tersebut akan siap untuk meningkatkan operasi militer menjadi perang,\” lapor Al-Akhbar, Kamis (7/3/2024).
Menurut sumber diplomatik negara-negara Barat, Al-Akhbar mengabarkan bahwa jalur politik hingga saat ini belum bisa memberikan kepastian akan berakhirnya ketegangan Israel dan Hizbullah.
“Jalur politik tidak cukup untuk memberikan kepastian, meskipun pihak Amerika bersikeras untuk menyusun inisial perjanjian antara Beirut dan Tel Aviv, yang berkisar pada konsolidasi gencatan senjata, penyelesaian perselisihan mengenai sengketa Peternakan Shebaa dan Kfar Shuba, dan merumuskan solusi untuk mencegah tabrakan besar,\” lapor Al-Akhbar.
Sumber itu mengatakan utusan khusus Presiden AS, Joe Biden, untuk keamanan energi global, Amos Hockstein, mengakui sulitnya menghentikan ketegangan Israel-Hizbullah jika agresi Israel di Jalur Gaza masih berlangsung.
\”Amos Hockstein juga yakin bahwa Hizbullah tidak menginginkan eskalasi,\” kata sumber itu.
Sumber itu mencatat jika terjadi gencatan senjata di Jalur Gaza, maka itu menjadi kesempatan bagi Israel untuk memobilisasi kebutuhan militernya ke perbatasan utara.
\”Ada juga keyakinan bahwa periode gencatan senjata selama 45 hari akan menjadi kesempatan untuk mengumpulkan bantuan bagi tentara, memobilisasi sumber daya, mengamankan peralatan logistik yang diperlukan, dan mengamankan dana yang diperlukan,\” kata sumber itu.
Rencana Bangun Menara Pengawas di Lebanon Selatan
Prancis yang sebelumnya mengusulkan proposal gencatan senjata Hizbullah dan Israel, mulai mendapat dukungan dari Inggris untuk membangun menara pengawas di Lebanon selatan.
Sumber tersebut mengatakan negara-negara Barat harus berkoordinasi dengan AS untuk menangani situasi di perbatasan Lebanon selatan dan Israel utara.
“Orang-orang Eropa, khususnya Inggris, percaya bahwa Prancis harus berkoordinasi dengan Amerika mengenai pengaturan politik, karena pihak Amerika bermaksud untuk meluncurkan rute tersebut pada saat gencatan senjata berlaku di Gaza, ” katanya, dikutip dari Maan News.