Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara (Malut) diwarnai kericuhan akibat protes dari saksi partai politik (parpol) saat rekapitulasi penghitungan suara DPR-RI Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Senin (11/3) dini hari.
Kericuhan itu diawali gelombang protes dari saksi parpol saat KPU Kabupaten Halsel menyampaikan hasil pleno rekapitulasi di tingkat DPR-RI. Para saksi protes dengan perbedaan data pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten.
Kericuhan itu turut menyulut desakan dari sebagian besar saksi parpol agar KPU Malut melakukan penghitungan ulang dua tingkat yakni menghitung kertas suara di Kecamatan Pulau Obi di 9 desa, termasuk TPS khusus di Kawasi.
Saksi Partai Golkar Arifin Djafar menyatakan pihaknya merasa dirugikan akibat berkurangnya suara DPR-RI Partai Golkar di tingkat pleno KPU kabupaten.
Arifin menyampaikan nota keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, tetapi tidak bisa ditindaklanjuti secara tuntas di tingkat KPU. Partai Golkar pun lantas menyampaikan keberatan untuk diklarifikasi adanya perbedaan data ke pleno KPU Malut.
ADVERTISEMENT /4905536/CNN_desktop/cnn_nasional/static_detail
–>ADVERTISEMENT .para_caption div {width: 100%;max-width: none !important;position: absolute;z-index: 2;}
\”Sesuai data di tingkat PPK Pulau Obi, untuk DPR-RI 737 suara, baik suara partai maupun tiga caleg, namun berita acara hasil pleno kabupaten menjadi 659 atau ada 78 suara yang hilang,\” kata Arifin.Rekapitulasi KPU Jatim: Prabowo-Gibran Unggul, Ganjar-Mahfud TerbawahSehingga, kata dia, dinamika yang berkembang di KPU Malut diputuskan melakukan rekap kembali ke TPS di Kecamatan Pulau Obi. Dari situ diketahui ada perubahan berupa peningkatan suara di 9 desa, yakni peningkatan 798 suara milik Partai Golkar DPR-RI.
\”Bahkan, ini merupakan TPS regular bukan TPS khusus yang berada kawasan pertambangan, Golkar berkeyakinan ada 400 suara dari DPR-RI yang hilang,\” ujarnya.
Oleh karena itu, Partai Golkar mematuhi rekomendasi Bawaslu Malut untuk turun dua tingkat yakni menghitung kertas suaranya di Kecamatan Pulau Obi di 9 desa, termasuk TPS khusus di Kawasi, sebab, berdasarkan hasil sanding data malah terjadi perbedaan yang cukup signifikan
Ketua Bawaslu Malut Masita Nawawi Gani ketika dihubungi mengatakan rapat pleno rekapitulasi untuk KPU Halmahera Selatan telah dilakukan kajian karena ada temuan pelanggaran administrasi, kode etik maupun pelanggaran pidana.
Selain itu, berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dan PKPU Nomor 5 tahun 2024 terkait tugas Bawaslu dalam pengawasan, jika menerima keberatan dan bukti telah disandingkan turun satu tingkat di bawahnya terdapat perbedaan perolehan suara, sehingga, untuk mengejar kebenaran yang hakiki, tentunya tidak salah harus turun sampai tingkat penyesuaian C hasil.
\”Bawaslu harapkan, agar KPU dalam mengejar kebenaran hakiki harus turun hitungannya satu tingkat di bawah, guna mendapatkan keadilan dari partai politik yang telah melaporkan terjadinya perbedaan data di tingkat saksi dan penyelenggara,bahkan kami telah mendapatkan laporan sejak tiga hari lalu dan 11 laporan telah diterima untuk dikaji dan dievaluasi,\” kata Masita.Airlangga Respons Wacana Nyalon Jadi Ketum Golkar LagiBerdasarkan hasil penghitungan suara melalui laman KPU Malut per 7 Maret 2024 untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anis-Muhaimin meraih 26,59 persen suara, Prabowo-Gibran 60,89 persen dan Ganjar-Mahfud 12,53 persen.
Untuk DPR-RI dari tiga kursi yang diperebutkan, berdasarkan data yang diterima KPU per 7 Maret 2024, PDIP berada di posisi teratas dengan 69.469 suara (21.45 persen), disusul Partai Golkar 58.415 suara (18.04 persen), PAN dengan 31.477 (9.72 persen) dan posisi keempat ditempati Partai Nasdem dengan 31.415 suara (9.67 persen).
Begitu pula, untuk empat kursi yang diperebutkan di DPD-RI perwakilan Malut posisi pertama diraih Sultan Ternate Hidayat M Sjah dengan mengantongi 55.900 suara (16.48 persen), disusul DR R. Graal Taliawo dengan 44.702 suara (13.18 persen), posisi ketiga Hasby Yusuf 39.302 suara (11.59 persen) dan keempat ditempati petahana yakni Namto Roba 31.000 suara (9.14 persen)
Sementara itu, Polda Malut tetap melakukan langkah-langkah pengamanan ketat di sekitar tempat sidang pleno tahapan perhitungan surat suara pemilu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara (Malut) dilaksanakan di Ballroom Bela Hotel 5-10 Maret 2024.
Kabid Humas Polda Maluku Utara AKBP Bambang Suharyono mengatakan pihaknya telah melakukan langkah-langkah pengamanan yang ketat untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas demokratis dalam proses penetapan hasil sidang pleno penghitungan surat suara pemilu Provinsi Malut.
Oleh karena itu, dalam rangka menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif, personel Polri perketat pengamanan rekapitulasi perhitungan suara pemilu 2024 di tingkat provinsi yang dilaksanakan dari 5 – 10 Maret 2024.