Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kinerja APBN 2024 sangat baik hingga 15 Maret lalu. Hal ini tercermin dari surplus anggaran sebesar Rp22,8 triliun atau 0,10 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB).
Menurutnya, suplus anggaran ini disebabkan oleh pendapatan negara yang sudah terealisasi sebesar Rp493,2 triliun lebih tinggi daripada belanja sebesar Rp470,3 triliun.
\”APBN hingga 15 Maret surplus Rp22,8 triliun. Dibandingkan tahun lalu (Rp122,9 triliun atau 0,59 persen terhadap PDB) ini penurunan cukup tajam, sehingga kita lihat terhadap persentasenya ke GDP 0,1 persen,\” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Selasa (19/3).
Meski APBN surplus, pemerintah masih tetap menarik utang. Per 15 Maret 2024 ini, penarikan utang sudah dilakukan sebesar Rp72,5 triliun. Realisasi ini jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama 2023 yang sebesar Rp177,5 triliun.LPEI Buka Suara soal Dugaan Korupsi Pembiayaan Ekspor Rp2,5 TADVERTISEMENT .para_caption div {width: 100%;max-width: none !important;position: absolute;z-index: 2;}Bendahara negara ini menyebutkan penarikan utang tetap dilakukan sesuai dengan rencana anggaran yang sudah ditetapkan APBN. Pasalnya, pemerintah tak ingin mengambil risiko dengan menggunakan surplus anggaran untuk pembiayaan anggaran karena kondisi global yang masih tak menentu.
\”Kita enggak menunggu sampai defisit dulu baru meng-issuance karena nanti akan mengalami dinamika market yang tidak memberikan dampak terbaik. Jadi kalau teman-teman lihat kenapa dalam situasi surplus kita sudah melakukan issuance, karena memang strategi issuance kita untuk satu tahun,\” jelasnya.
Kendati, ia menekankan penarikan utang tetap dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Akan tetap mengikuti UU Keuangan tetap di bawah 60 persen dari PDB.
\”Kita akan sangat oportunistik dan pragmatis, melihat situasi market, kita memanfaatkan kondisi market terutama dengan narasi APBN kita yang tetap stabil dan kredibel,\” pungkasnya.
Secara rinci, realisasi APBN per 15 Maret adalah:
Penerimaan Rp493,2 triliun atau 17,6 persen dari target Rp2.802.3 triliun, terdiri dari penerimaan pajak Rp342,9 triliun, kepabeanan Rp56,5 triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp93,5 triliun.
Belanja Rp470,3 triliun atau 14,1 persen dari target Rp3.325,1 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Rp328,9 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp141,4 triliun.