Amerika Serikat (AS) akhirnya mengusulkan draf resolusi dan diserahkan ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terkait gencatan senjata di Gaza serta soal sandera yang ditawan Hamas dan Israel.
Adapun draf tersebut diserahkan AS dan PBB telah melakukan voting pada Jumat (22/3/2024) waktu setempat.
Dikutip dari Reuters, draf tersebut menyatakan agar gencatan senjata segera dilakukan selama enam minggu untuk melindungi warga sipil dan memungkinkan adanya pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza.
\”AS dengan tegas mendukung upaya diplomatik internasional yang sedang berlangsung untuk menjamin gencatan senjata sehubungan dengan pembebasan semua sandera yang tersisa,\” demikian isi resolusi tersebut.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken membenarkan, dikutip dari Al-Arabiya, bahwa draf resolusi tersebut sudah diserahkan oleh DK PBB.
Blinken pun berharap resolusi yang diusulkan oleh AS didukung oleh negara-negara lain.
\”Kami sebenarnya memiliki resolusi yang kami ajukan saat ini di hadapan DK PBB yang menyerukan gencatan senjata segera terkait dengan pembebasan sandera, dan kami sangat berharap negara-negara akan mendukungnya,\” ujar Blinken.
\”Saya pikir hal itu akan mengirimkan pesan yang kuat, sinyal yang kuat,\” sambungnya.
Diketahui, agar draf resolusi AS lolos, maka setidaknya ada sembilan negara yang setuju tetapi tidak di veto oleh negara anggota tetap DK PBB yaitu AS, Prancis, Inggris, Rusia, atau Tiongkok.
Sebelumnya, AS kerap menjadi negara yang memveto resolusi untuk gencatan senjata di Gaza.
Setidaknya selama lima bulan perang berkecamuk di Gaza, AS sudah tiga kali melakukan veto terhadap resolusi gencatan senjata.
Terakhir, AS melakukan veto pada sidang DK PBB yang digelar 20 Februari 2024 lalu.
Dikutip dari The Guardian, padahal rancangan resolusi gencatan senjata yang dirancang Aljazair didukung 13 negara anggota DK PBB.
Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield mengungkapkan draf resolusi tersebut adlah omong kosong dan tidak bertanggungjawab.