Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam rencana Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang mendorong warga Palestina meninggalkan Gaza secara sukarela.
Selain itu, mereka menyerukan sikap internasional untuk menentangnya.
“Pengakuan Netanyahu soal pengusiran warga kami merupakan pukulan baru bagi negara-negara yang mendukungnya dalam perang genosida di Jalur Gaza,” ujar Kementerian Luar Negeri Palestina dalam sebuah pernyataan, Senin (25/12/2023), dilansir Anadolu Agency.
Kelompok Palestina Hamas juga mengecam rencana Benjamin Netanyahu tersebut.
Hamas mengatakan itu adalah upaya untuk memperpanjang agresi.
“Rakyat Palestina tidak akan mengizinkan rencana apa pun yang bertujuan untuk melenyapkan perjuangan mereka atau mengeluarkan mereka dari tanah dan tempat suci mereka,” ungkap Hamas.Dalam pertemuan partainya, Likud, Netanyahu mengatakan siap mendorong migrasi sukarela warga Palestina dari Gaza.
Namun, kata Netanyahu, masalahnya adalah apakah ada negara yang bersedia menerima jalan keluar tersebut.
Surat kabar berbahasa Ibrani, Israel Today, mengatakan Benjamin Netanyahu berupaya untuk mencapai migrasi sukarela penduduk Jalur Gaza ke negara lain.
Surat kabar tersebut menambahkan, pernyataan ini muncul sebagai tanggapan terhadap perwakilan Partai Likud yang dipimpin oleh Netanyahu, Danny Danon, dalam pertemuan yang diadakan oleh blok partai tersebut pada hari Senin.
“Masalah kami adalah negara-negara yang siap menerima pengungsi, dan kami berupaya menyelesaikannya,\” kata surat kabar tersebut yang mengutip pernyataan Netanyahu, Senin, dikutip dari Al-Quds.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memimpin rapat kabinet di pangkalan militer Kirya, yang menampung Kementerian Pertahanan Israel, di Tel Aviv pada 24 Desember 2023. (Ohad Zwigenberg / POOL / AFP)Danon lantas mengatakan dalam sesi yang sama terkait rencana tersebut.
“Dunia sudah mendiskusikan masalah ini. Menteri Imigrasi Kanada (Mark Miller) berbicara tentang masalah ini secara terbuka, begitu pula Nikki Haley (calon calon presiden AS dari Partai Republik),\” katanya.
“Kita harus membentuk tim di Negara Israel yang akan menangani masalah ini dan memastikan bahwa siapa pun yang ingin meninggalkan Gaza menuju negara ketiga dapat melakukannya,\” terang Danny Danon.