Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menekankan pengembangan transaksi digital khususnya pengunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) perlu dimaksimalkan dan diperluas hingga pelosok daerah.
Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Firlie H Ganinduto menyampaikan, masih ada beberapa catatan yang jadi perhatian, seperti konsentrasi yang masih terfokus di Pulau Jawa.
Sementara di luar Pulau Jawa, walau pengguna QRIS mulai tumbuh namun masih mendapatkan banyak kendala. Pertama soal infrastruktur terkait konektivitas untuk menunjang pembayaran digital di seluruh tanah air.
\”Hampir seluruh daerah di Indonesia sudah terjangkau sinyal HP. Tapi terkait kecepatan internet atau connectivity di seluruh daerah harus merata. QRIS itu butuh kecepatan internet yang bagus,\” imbuh Firlie di Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Kedua adalah soal literasi. Menurutnya, tingkat literasi masyarakat soal QRIS juga masih perlu ditingkatkan. Firlie berujar, seharusnya angka literasi QRIS juga harus sama dengan standar literasi keuangan di tanah air yang sudah mencapai 90 persen.
Firlie mencontohkan, ketika ke Wonosobo, seorang pedagang es cendol dawet masih lebih suka jika pembayarannya tunai. Karena untuk belanja dan lainnya masih lebih mudah menggunakan tunai di Pasar Wonosobo.
\”Ini artinya literasi ke warga perlu ditingkatkan agar tercipta ekosistem yang sudah cashlesh menggunakan QRIS,\” terang Firlie.
Firlie juga berharap pemerintah daerah menggandeng Fintech untuk diberdayakan agar warga bisa lebih familiar terhadap QRIS. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan keamanan terkait pembayaran digital.
\”Ini bukan cuma tanggung jawab BSSN atau Kominfo saja. Tapi penyedia jasa pembayaran QRIS dan pengguna juga harus memastikan keamanan siber dalam bertransaksi QRIS,\” tutur Firlie.
Indra, praktisi dan juga direktur utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC) mengakui kecepatan internet dan literasi menjadi hal yang utama yang perlu terus ditingkatkan dalam pengembangan teknologi digital pembayaran melalui QRIS. Peningkatan literasi digital diseluruh Indonesia satu keniscayaan di era modern saat ini.
\”Saya sepakat dengan KADIN kalau digitalisasi ini harus terus sosialiasi, dimaksimalkan dan harus menjawab tantangan zaman. Digitaliasi ini juga bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,\” terang Indra.
Menurutnya, penting bagi setiap pihak untuk menyakinkan publik khususnya pelaku usaha untuk mau mengalihkan sistem pembayaran dari tradisional ke digital. Pihaknya, melalui Posku Lite untuk pembayaran melalui QRIS memberikan insentif pendampingan literasi keuangan, seminar dan workshop digital marketing, dan insentif lainnya selama menjadi mitra.
Seperti dengan komunitas Tamado Grop di wilayah Sumatera untuk menjangkau UMKM yang ada di provinsi tersebut. Selain itu, juga ikut serta berpartisipasi meramaikan kegiatan Jateng Fair dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) di Bali yang menggelar Ikappi Fest di Bali beberapa waktu lalu.
\”Untuk mendukung dan memfasilitasi literasi pelaku bisnis dan UMKM di ketiga provinsi tersebut dalam memberikan kemudahan dan kecepatan baik untuk pencatatan maupun transaksi usaha yang dijalankan,\” tuturnya.
Indra juga sepakat pentingnya pendidikan dan pendampingan konsultasi keuangan kepada UMKM terutama dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Namun, Indra berharap perusahaan yang melakukan pendampingan dan konsultasi keuangan digital sudah memiliki ISO terkait managemen mutu, sistem managemen anti penyuapan, dan sistem keamanan Informasi.
\”Bentuk sederhana implementasi dari ISO itu adalah quick respon terhadap masukan dari pengguna (merchant) yang datang dari berbagai saluran informasi. ISO ini juga pertahanan diri dari kemungkinan terjadinya kebocoran data,\” tambahnya.