Contoh soal tes ujian tulis PPK dan PPS Pilkada 2024 berikut dapat dipelajari oleh calon peserta untuk mempersiapkan diri.
KPU RI membuka pendaftaran petugas PPK dan PPS untuk Pilkada 2024. Pendaftaran PPK dimulai pada 23 sampai 27 April, sedangkan PPS dijadwalkan pada 2 sampai 8 Mei 2024Berapa Gaji PPK Pilkada 2024? Segini NominalnyaSetelah itu, peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi PPK dan PPS akan menghadapi ujian tertulis menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).
Tes ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan penyelenggara Pemilu yang memiliki kemampuan, integritas, dan keterbukaan.ADVERTISEMENT .para_caption div {width: 100%;max-width: none !important;position: absolute;z-index: 2;}Contoh soal ujian PPK dan PPS Pilkada 2024
Dirangkum dari berbagai sumber, berikut contoh soal tes PPK dan PPS Pilkada 2024 untuk berlatih dan mempersiapkan diri sebelum ujian.
1. Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiatan kampanye walaupun belum menimbulkan gangguan dan/atau penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelarangan atau di seluruh daerah pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah….
a. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum.b. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.c. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah.d. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye.e. Mengganggu tetangga
Jawaban: B
2. DKKP memberikan sanksi kepada setiap penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah…
a. Teguran tertulisb. Peringatan kerasc. Pemberhentian sementarad. Pemberhentian tetape. Teguran verbal
Jawaban: D
3. Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2009 di Provinsi Aceh adalah…
a. 3 partaib. 5 partaic. 6 partaid. 7 partaie. 4 partai
Jawaban: C
4. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum, pelaksanaan pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati pada 2017 dilakukan pada tanggal…
a. 15 Februari 2017b. 21 Februari 2027c. 15 Januari 2017d. 21 Maret 2017e. 16 Maret 2017
Jawaban: A
5. Daftar pemilih tetap ditetapkan oleh…
a. KPPSb. PPSc. PPKd. KPU Kabupatene. DPD
Jawaban: DKPU Atur Jumlah Pemilih Maksimal 600 Orang per TPS di Pilkada 20246. Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye?
a. KPKb. BPKc. Kantor Akuntan Publikd. PPATKe. KPU
Jawaban: C
7. DP4 digunakan untuk…
a. Bahan Coklit PPDPb. Bahan perimbangan penyusunan daftar pemilihc. Bahan penetapan daftar pemilihd. Bahan kertase. Benar semua
Jawaban: B
8. Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem…
a. Distrik berwakil banyakb. Suara terbanyakc. Proporsional terbukad. First past the poste. Suara terkecil
Jawaban: A
9. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh…
a. KPU, Bawaslu, dan MKb. KPU, Bawaslu, dan DKPPc. DKPP, KPU, dan MKd. DKPP, Bawaslu. MKe. MK, MA, dan KPU
Jawaban: B
10. Status KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah…
a. KPU bersifat tetap, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat Ad Hoc.b. KPU, dan KPU Provinsi bersifat tetap, KPU Kabupaten/Kota bersifat Ad Hoc.c. KPU, dan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota bersifat Ad Hoc.d. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat tetape. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS bersifat tetap.
Jawaban: D
11. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 pasal dan ayat berapa…
a. Pasar 9 ayat 1b. Pasal 10 ayat 2c. Pasal 9 ayat 2d. Pasal 10 ayat 1e. Pasal 9 ayat 3
Jawaban: A
12. Nomor urut pasangan calon, tanda gambar partai politik, dan calon anggota DPD ditetapkan dengan…
a. Peraturan KPUb. Keputusan KPUc. Undang-undangd. Keputusan Presidene. Semuanya benar
Jawaban: C
13. Menurut UUD 1945, gubernur, walikota, dan bupati dipilih secara…
a. Demokratisb. Langsung oleh rakyatc. Aklamasi oleh DPRDd. Penetapan Presidene. Online
Jawaban: A
14. Perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali, perubahan pertama dilakukan pada tahun…
a. 1998b. 1999c. 2000d. 2004e. 2002
Jawaban: B
15. Berikut prinsip penyelenggara pemilu sesuai Pasal 2 UU No. 7 tahun 2017, kecuali…
a. Profesionalb. Independenc. Mandirid. Kredibele. Terbuka
Jawaban: BLink, Cara, dan Syarat Daftar PPK Pilkada DKI Jakarta 202416. Untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan, dibentuk PPK. Apa kepanjangan dari PPK?
a. Panitia Pemungutan Kecamatanb. Petugas Pemilihan Kecamatanc. Petugas Pemungutan Kecamatand. Panitia Pemilihan Kecamatane. Panitia Pemilu Kecamatan
Jawaban: D
17. PPK berkedudukan di mana?
a. Ibu kota desab. Pendopo kecamatanc. Kantor kecamatand. Kantor polsek kecamatane. Ibu kota kecamatan
Jawaban: E
18. Pelaksanaan Pilkada serentak 2024 telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal…
a. Pasal 200b. Pasal 199c. Pasal 202d. Pasal 201e. Pasal 169
Jawaban: D
19. Siapa yang menetapkan daftar pemilihan tetap?
a. KPSb. PPKc. PPSd. KPU Kabupatene. KPU Provinsi
Jawaban: D
20. Berikut ini adalah pernyataan yang tidak benar tentang Panitia Pemungutan Suara (PPS), sesuai Undang-Undang Pilkada yaitu…
a. PPS berkedudukan di desa atau sebutan lain kelurahanb. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suarac. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnyad. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orange. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh PPK
Jawaban: E
21. Pemecahan masalah dengan cara perundingan yaitu dengan metode…
a. Akomodasib. Kompromic. Kolaborasid. Kompetisie. Remisi
Jawaban: B
22. Suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat opini atau fakta selama hal yang disampaikan tidak melanggar hukum peraturan yang berlaku. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini…
a. Berbagai hal yang menyinggung perasaan orang lainb. Berbagai hal yang menyinggung bertemakan SARAc. Opini yang berusaha menghadirkan suasana humorisd. Opini yang mengandung unsur dendam pribadie. Berbagai hal yang mengancam keutuhan kelompok
Jawaban: B
23. Peraturan KPU yang mengatur tentang jadwal dan tahapan pelaksanaan Pilkada 2024 adalah…
a. PKPU Nomor 1 tahun 2024b. PKPU Nomor 2 tahun 2024c. PKPU Nomor 3 tahun 2024d. PKPU Nomor 4 tahun 2024e. PKPU Nomor 5 tahun 2024
Jawaban: B
24. Di bawah ini yang tidak masuk dalam tahap persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2024, yaitu…
a. Perencanaan program dan anggaran
b. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS
c. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih
d. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan
e. Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
Jawaban: E
25. Status Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu adalah…
a. Bawaslu bersifat tetap, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu bersifat Adhocb. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap, sementara Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu bersifat Adhocc. Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap, Panwaslu bersifat Adhocd. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu tetap, Panwaslu Desa/Kelurahan bersifat Adhoc
Jawaban: D
26. Menurut UUD 1945 yang sudah diamendemen, anggota MPR terdiri dari…
a. Anggota DPR dan DPDb. Anggota DPR, utusan daerah, dan golonganc. Anggota DPR, DPD, dan utusan golongand. Anggota DPD dan utusan golongane. Anggota MPR, DPR, dan DPD
Jawaban: A
27. Pernyataan berikut ini adalah ketentuan mengenai pemilihan umum menurut UUD 1945, kecuali….
a. Dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiab. Peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.c. Dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.d. Peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.e. Tidak ada jawaban yang salah.
Jawaban: C
28. Landasan konstitusional hukum tata pemerintahan Indonesia adalah…
a. UUD 1945b. Pembukaan UUD 1945c. Pancasilad. Piagam PBBe. Proklamasi 17 Agustus 1945
Jawaban: A
29. Usaha-usaha di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam upaya menyelamatkan Pancasila adalah…
a. Mengamalkan semua sila dalam Pancasila secara murni dan konsekuenb. Mengajarkan Pancasila dalam satuan pendidikanc. Menyelamatkan Pancasila agar tidak digantikan dengan ideologi lain yang bertentangan dengan nilai universal pancasilad. Menggabungkan nilai-nilai Pancasila dengan demokrasi liberale. Mempertahankan dan menegakkan Pancasila agar tetap sebagai dasar Negara Indonesia
Jawaban: D
30. Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan tugas lainnya, KPU memberikan laporan kepada…
a. MPR dan Presidenb. MPR dan DPRc. DPR dan Presidend. DPR dan DPD
Jawaban: C
Demikian kumpulan contoh soal tes ujian tulis PPK dan PPS Pilkada 2024 untuk berlatih. Semoga bermanfaat!