Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi peringatan pertama kepada penjabat (pj) kepala daerah yang tak peduli soal harga pangan dan inflasi.
Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan ada 53 pemerintah daerah yang tidak menyampaikan laporan harian maupun mingguannya. Tomsi menegaskan para kepala daerah itu abai dalam 7 hari belakangan.
\”Kita tidak bisa menilai apakah teman-teman di sana melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mengendalikan inflasi ini atau tidak. Khususnya di sini kita bisa lihat masih ada teman-teman yang di daerah Jawa, Sumatra, Kalimantan,\” tuturnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Rabu (13/3).
\”Bagi teman-teman yang khususnya kepala daerahnya pj, ini merupakan peringatan pertama dan kami akan evaluasi sampai tiga kali. Kalau memang berturut-turut tidak ada laporannya, berarti teman-teman tidak bekerja di sana,\” tegasnya.Apa Itu PPN yang Akan Naik 12 Persen dan Pengaruhnya ke MasyarakatADVERTISEMENT .para_caption div {width: 100%;max-width: none !important;position: absolute;z-index: 2;}Selain mengultimatum para penjabat kepala daerah, Tomsi menyoroti soal operasi pasar yang dilakukan para pemda. Ia menegaskan langkah ini dilakukan demi mengendalikan harga pangan, terutama beras.
Tomsi mengatakan stok beras di seluruh daerah sekarang ini merata dan cukup. Akan tetapi, ia mencatat baru 196 daerah yang melaksanakan operasi pasar.
\”Jadi, kurang lebih masih sekitar 250 daerah yang belum melaksanakan operasi pasar tersebut. Teman-teman kepala daerah dicek kembali, jangan hanya dipercayakan kepada staffnya, tapi dicek kembali. Karena mayoritas 65 persen belum melaksanakan operasi pasar,\” jelas Tomsi.
\”Daerah-daerah yang lain tidak melaporkan melaksanakan operasi pasar, padahal stoknya cukup. Kemudian, harga naik. Mohon untuk teman-teman kepala daerah bisa menjadi lebih perhatian terhadap pelaksanaan operasi pasar ini, jangan sampai dari minggu ke minggu mendekati Idulfitri ini, harga-harga khususnya beras belum dapat kita kendalikan,\” tandasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi beras secara bulanan (month to month/mtm) pada Februari 2024 mencapai 5,32 persen. Ini merupakan yang tertinggi setelah September 2023, di mana kala itu inflasi beras mencapai 5,61 persen mtm.
Sedangkan pada pekan pertama Maret 2024, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan harga beras naik 3,06 persen dibandingkan rata-rata pada Februari 2024. Ia mencatat harga beras saat ini menyentuh Rp15.956 per kg.
Meski begitu, daerah yang terdampak kenaikan harga beras menurun dari 281 kabupaten/kota ke 271 kabupaten/kota alias 75,28 persen dari seluruh wilayah di Indonesia.
Berikut 53 pemda yang tak peduli soal harga pangan:
1. Kabupaten Tapanuli Selatan2. Kabupaten Nias3. Kabupaten Labuhanbatu Utara4. Kabupaten Nias Barat5. Kabupaten Rokan Hilir6. Kabupaten Tanjung Jabung Timur7. Kabupaten Situbondo8. Kabupaten Sampang9. Kabupaten Sumenep10. Kabupaten Kupang11. Kabupaten Timor Tengah Utara12. Kabupaten Belu13. Kabupaten Sumba Barat14. Kabupaten Sumba Tengah15. Kabupaten Malaka16. Kabupaten Sekadau17. Kabupaten Barito Utara18. Kabupaten Berau19. Kabupaten Bulungan20. Kabupaten Nunukan21. Kabupaten Morowali Utara22. Kabupaten Maluku Barat Daya23. Kabupaten Buru Selatan24. Kota Tual25. Kabupaten Halmahera Selatan26. Kabupaten Kepulauan Sula27. Kabupaten Halmahera Timur28. Kabupaten Merauke29. Kabupaten Nabire30. Kabupaten Kepulauan Yapen31. Kabupaten Biak Numfor32. Kabupaten Paniai33. Kabupaten Pegunungan Bintang34. Kabupaten Yahukimo35. Kabupaten Waropen36. Kabupaten Boven Digoel37. Kabupaten Mappi38. Kabupaten Asmat39. Kabupaten Mamberamo Raya40. Kabupaten Mamberamo Tengah41. Kabupaten Yalimo42. Kabupaten Lanny Jaya43. Kabupaten Nduga44. Kabupaten Deiyai45. Kabupaten Manokwari46. Kabupaten Fakfak47. Kabupaten Sorong Selatan48. Kabupaten Raja Ampat49. Kabupaten Teluk Bintuni50. Kabupaten Kaimana51. Kabupaten Manokwari Selatan52. Kabupaten Pegunungan Arfak53. Kota Sorong