Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan belanja pemerintah pusat sudah terealisasi sebesar Rp328,9 triliun hingga 15 Maret 2024. Angka ini naik 17 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp281 triliun.
Menurutnya, kenaikan belanja ini disebabkan oleh pesta demokrasi pemilu yang berlangsung pada Februari lalu.
\”Kenaikan cukup tinggi disebabkan pemilu, memang dibandingkan tahun lalu karena tak ada pemilu jadi ada kenaikan untuk K/L,\” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Selasa (19/3).
Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp165,4 triliun. Terealisasi 15,2 persen dari target Rp1.090,8 triliun. Kemudian, belanja non-KL sebesar Rp163,4 triliun atau 11,9 persen dari target Rp1.376,7 triliun.Sri Mulyani Ungkap Dana Bansos Melonjak Tajam Jadi Rp22,5 TADVERTISEMENT .para_caption div {width: 100%;max-width: none !important;position: absolute;z-index: 2;}Secara rinci, realisasi APBN per 15 Maret adalah penerimaan Rp493,2 triliun atau 17,6 persen dari target Rp2.802.3 triliun, terdiri dari penerimaan pajak Rp342,9 triliun, kepabeanan Rp56,5 triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp93,5 triliun.
Belanja Rp470,3 triliun atau 14,1 persen dari target Rp3.325,1 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Rp328,9 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp141,4 triliun.
Dengan kondisi ini, maka APBN sampai pertengahan Maret masih tercatat surplus sebesar Rp22,8 triliun atau 0,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
