Partai Buruh menyampaikan tekad, saat dipastikan mendapat kursi dan masuk ke DPR RI, pencabutan Omnibus Law akan menjadi agenda pertama.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menegaskan, kehadiran UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh.
\”Seperti pesangon yang murah, PHK mudah, outsourcing seumur hidup, karyawan kontrak tanpa batasan periode, jam kerja yang fleksibel, kenaikan upah kecil, tanah petani mudah dirampas oleh korporasi, pada panen raya direspon dengan impor beras, daging, dan komoditas lain, serta kerusakan lingkungan atas nama investasi,\” kata Said dalam Kampanye Nasional Partai Buruh di Istora Senayan, Jakarta pada Kamis (8/2).
Optimisme sampai ke Senayan itu antara lain berangkat dari hasil survei internal oleh Lembaga Survei Risetindo Barometer yang menyatakan, elektabilitas Partai Buruh mencapai 4,778 persen. Said meyakini bahwa Partai Buruh dapat lolos Parlamentary Threshold sebesar 4 persen dan akan mendapatkan jumlah kursi di DPR RI sebanyak 20-30 kursi.
Agenda selanjutnya dari Partai Buruh, adalah memperjuangkan anti impor komoditas seperti beras dan daging, termasuk pro subsidi. Selain itu, Partai Buruh juga bertekad mewujudkan negara sejahtera yang dibangun oleh kelas pekerja.
Menurut Said, negara sejahtera berdasarkan tiga prinsip. Pertama, kesetaraan kesempatan yang berkonsep \’kamu boleh kaya, asalkan tidak memiskinkan kami\’.
Kedua, redistribusi kekayaan melalui pengembangan 5 program jaminan sosial lainnya, yaitu jaminan makanan, perumahan, pendidikan, air bersih, dan jaminan pengangguran. Ketiga, tanggung jawab publik, yaitu mayoritas anggaran APBN dan APBD akan dialokasikan untuk jaminan sosial.
Di hadapan lebih dari 90 ribu orang yang membuat Istora Senayan bak lautan oranye, Said menyampaikan bahwa di Senayan nanti Partai Buruh akan melanjutkan hal-hal yang sudah dikerjakan saat ini, seperti menghentikan PHK, membuka lapangan kerja berbasis pasar sosial, menolak korupsi, menaikkan upah 15 persen, serta mengembalikan tanah untuk petani.
Kemudian, juga melakukan reforma agraria, mempertahankan kedaulatan pangan, menolak impor, mengupayakan perahu untuk nelayan, mengangkat guru dan honorer sebagai PNS, hingga menghapus outsourcing dan pembatasan periode karyawan kontrak.
Selain itu, melindungi pekerja dan anak-anak dengan memberikan rasa aman dan asupan gizi melalui program jaminan sosial termasuk jaminan makanan dan kuliah gratis, menggratiskan BPJS, dan membangun lembaga advokasi di negara tujuan buruh migran Indonesia.
\”Untuk memastikan hal itu bisa terlaksana, Partai Buruh menerapkan konstituen recall, di mana pemilih boleh mengganti anggota dewan dari Partai Buruh yang tidak memenuhi janjinya,\” ujar Said.
Pada kesempatan tersebut, Said turut menyerukan pelaksanaan Pemilu yang damai dan bersih. Dirinya menegaskan, kecurangan Pemilu harus dibuang jauh-jauh karena dapat menyebabkan kerusuhan.
Said menyatakan, Partai Buruh tidak akan bertanggung jawab jika terjadi kecurangan dalam pemilu.
\”Namun demikian, Partai Buruh percaya, penyelenggaraan pemilu seperti KPU, Bawaslu, DKPP, akan melaksanakan tugas dengan baik, sehingga Pemilu bisa berjalan dengan damai, bersih, adil, dan tanpa politik uang,\” kata Said.
