Jakarta (ANTARA) – Pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan operasi penanganan banjir disertai tanah longsor di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan (Sumsel) saat ini sudah masuk fase pemulihan.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB,Abdul Muhari dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa fase pemulihan dapat dilakukan setelah sebagian besar wilayah di tujuh kecamatan yang tergenang banjir sudah surut sejak kemarin petang (Jumat, 31/5).
Tim BNPB mengonfirmasi para warga dan tim petugas gabungan bergotong-royong melakukan pembersihan material sisa banjir di lingkungan tempat tinggal mereka, khususnya seperti Desa Klimpang, Ulak Lebar dan Gunung Tiga di Kecamatan Ulu Ogan.
Untuk diketahui, wilayah Kecamatan Ulu Ogan tersebut sebelumnya dilaporkan menjadi yang paling terdampak bencana banjir bandang pada Kamis (23/5).
Dalam laporan yang diterima Pusdalops BNPB di wilayah Ulu Ogan sebanyak satu rumah hanyut, 137 unit rumah rusak, 13 titik ruas jalan tertimbun longsoran tanah dan ratusan orang warga mengungsi.
Abdul mengungkapkan pada fase pemulihan ini juga berfokus pada perbaikan sejumlah infrastruktur jembatan dan akses jalan yang terputus setelah dihantam banjir.
Untuk itu, tim gabungan terdiri atasBPBD, Dinas PU, TNI/Polri daerah setempat mengerahkan tambahan sejumlah unit mobil truk dan alat berat ekskavator, sehingga operasi fase pemulihan ini bisa selesai dalam waktu tujuh hari atau lebih cepat dari yang ditargetkan.
Ia menjabarkan berdasarkan laporan dari Pemerintah Kabupaten OKU upaya perbaikan yang sudah mulai dilakukan, yakni pada jembatan penghubung di Desa Negeri Ratu, dan Desa Pedataran.
Pihaknya mengharapkan melalui perbaikan ini diharapkan aktivitas sosial – ekonomi masyarakat bisa kembali normal, karena kerusakan tersebut menyebabkan akses transportasi dari kawasan Ulu Ogan – Pedataran terputus.
"Pelayanan di posko induk, posko kesehatan, posko pelayanan kependidikan dan kependudukan juga masih akan berlanjut demi membantu percepatan pengurusan dokumen masyarakat yang rusak akibat banjir," ujarnya.