TRIBUNNEWS.COM — Di tengah seretnya upaya pencairan bantuan Amerika Serikat ke Ukraina yang terganjal di kongres. Negeri Paman Sam ternyata masih bisa mengirimkan senjatanya ke Kiev.
Per Selasa (12/3/2024) paket senjata senilai 300 juta dolar atau Rp 4,66 triliun (kurs Rp 15.500/dolar AS) telah dikirimkan ke Ukraina.
Kantor berita Ukraina Ukrinform mengabarkan, bantuan tersebut diungkapkan oleh juru bicara Pentagon Jenderal Patrick Ryder pada sebuah pengarahan.
Ini menjadi bantuan AS yang pertama dikirimkan pada tahun 2024, ditengah penolakan oleh anggota Kongres AS dari Partai Republik.
Ryder menjelaskan, paket bantuan pertama tersebut berisi rudal tambahan untuk HIMARS, peluru artileri berbagai kaliber, senjata antipesawat dan antitank, amunisi lainnya, dan peralatan pemeliharaan.
\”Paket ini adalah bantuan tahap ke-55, dan bernilai hingga 300 juta dolar AS, dan mencakup kemampuan untuk mendukung kebutuhan pertahanan udara, artileri, dan anti-tank Ukraina,\” kata Ryder dikutip dari Ukrainska Pravda.
Senjata-senjata yang dikirimkan tersebut adalah rudal antipesawat Stinger, amunisi untuk HIMARS, peluru artileri 155 mm, termasuk munisi berdaya ledak tinggi dan cluster, serta peluru 105 mm.
Tahap baru ini mencakup 84 sistem anti-tank, amunisi senjata kecil, amunisi penghancur untuk pembersihan rintangan, dan suku cadang untuk kendaraan dan peralatan pendukung lainnya.
Ilustrasi tentara AS sedang mengoperasikan senjata antitank Javelin
Ryder menjelaskan bahwa paket bantuan tersebut merupakan Otoritas Penarikan Presidensial atau paket PDA yang tidak membutuhkan persetujuan dari kongres AS.
Namun jumlahnya tidak sebanyak yang diharapkan segera disetujui DPR AS yaitu sekitar 60 miliar dolar AS.
\”Paket PDA saat ini sambil memberikan kemampuan mendesak kepada pasukan Ukraina masih belum cukup, dan satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan medan perang Ukraina adalah dengan Kongres segera meloloskan paket tambahan tersebut,\” ujarnya.
Demokrat Kumpulkan Tandatangan
Sementara itu Partai Demokrat di DPR AS mulai mengumpulkan tanda tangan untuk mengajukan rancangan undang-undang bantuan senilai 95 miliar dolarAS untuk memberikan Ukraina, Israel, dan Taiwan.
Upaya ini dilakukan tanpa menghiraukan Ketua DPR Mike Johnson dan partainya, Partai Republik yang jelas-jelas menolaknya.
Dilaporkan oleh Reuters perwakilan Partai Demokrat Jim McGovern telah mengajukan “petisi pengunduran diri” dan mulai mengumpulkan tanda tangan.
Petisi semacam itu harus ditandatangani oleh setidaknya 218 anggota Dewan Perwakilan Rakyat, mayoritas dari 435 anggota majelis rendah Kongres, termasuk setidaknya tujuh anggota Partai Republik.
Tugas terakhir inilah yang disebut sebagai hambatan utama bagi rencana Partai Demokrat, dan peluang untuk mengatasinya dianggap kecil.