Kalau Indonesia punya pilkada serentak, india sekarang merencanakan hal serupa, hanya saja skalanya lebih besar lagi. Bayangkan negara sebesar India bakal mengadakan pemilu serentak di dalam satu hari! Pemilu yang dijanjikan Partai Bharatiya Janata BJP yang berkuasa di India menjelang pemilu 2024 adalah mengadopsi inisiatif \”Satu Bangsa Satu Pemilu\” atau ONOE.
Format pemilu yang diusulkan yakni penyelenggaran pemilu untuk majelis rendah parlemen India (Lok Sabha) akan dilakukan bersamaan dengan pemungutan suara untuk majelis negara bagian, kotamadya, dan dewan desa (panchayat). Jika rencara ini gol, maka akan dilakukan sekali setiap lima tahun.
ONOE akan menggantikan sistem pemilu India saat ini, di mana pemilu parlemen, majelis, dan badan lokal diadakan secara terpisah.
Perdana Menteri India Narendra Modi lebih lanjut menegaskan kembali komitmen pemerintahnya terhadap ONOE dalam pidato Hari Kemerdekaannya bulan lalu, dengan mengimbau semua partai politik untuk mewujudkan komitmennya.
Menyelaraskan siklus pemilu India
Minggu lalu, laporan soal ONOE disetujui oleh kabinet Modi setelah panel tingkat tinggi yang dipimpin oleh mantan Presiden Ram Nath Kovind menyampaikan rekomendasinya untuk menyelaraskan siklus pemilu pemerintah pusat dan negara bagian.
Pada langkah pertama, panel tersebut merekomendasikan pemilihan serentak untuk Lok Sabha dan majelis legislatif negara bagian..Langkah kedua — yang akan berlangsung dalam waktu 100 hari sejak langkah pertama — akan mencakup pemilihan umum untuk semua badan lokal pedesaan dan perkotaan.
Panel Kovind juga menyerukan pembentukan kelompok pelaksana untuk memastikan kelancaran peluncuran rekomendasi tersebut.
Menurut laporan itu, analisis komparatif negara-negara yang menyelenggarakan pemilihan umum serentak — seperti Jerman, Jepang, Indonesia, Filipina, dan Belgia — dilakukan untuk mengadopsi praktik terbaik bagi sistem ONOE. \”Kami berencana untuk menerapkan satu negara satu pemilihan umum dalam masa jabatan pemerintahan ini,\” kata menteri dalam negeri Amit Shah, setelah menyelesaikan 100 hari masa jabatan.
BJP dengan tegas mendukung usulan tersebut. Partai pemerintah ini berpendapat bahwa ONOE akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, menyediakan tata kelola yang lebih baik, mengurangi pemborosan dana publik, dan akan mengatasi kelelahan pemilih serta meningkatkan partisipasi pemilih.
\”Kita tidak bisa selalu berada dalam mode kampanye dan pemilihan umum. Pemilihan umum yang sering akan mengalihkan perhatian dari tata kelola, yang sangat penting bagi para pemilih,\” kata Shazia Ilmi, juru bicara BJP, yang menambahkan bahwa sistem ONOE akan memungkinkan para legislator untuk lebih fokus pada isu-isu lokal di daerah pemilihan masing-masing. \”Kita harus terbuka terhadap gagasan ini dan mari kita lihat sisi positifnya,\” kata Ilmi kepada DW.
Para penentang memperingatkan risiko bagi federalisme
Para pengkritik langkah tersebut, terutama partai-partai oposisi arus utama, mengkhawatirkan bahwa pendekatan ini merusak federalisme dan berisiko menggeser India ke arah model pemilihan presiden. Beberapa kalangan meyakini bahwa langkah tersebut juga berupaya untuk memperkuat pemerintah pusat dan mempromosikan identitas Hindu-nasionalis pan-India.
\”Kami tidak setuju dengan hal ini. ONOE tidak dapat bekerja dalam demokrasi. Pemilihan umum perlu diadakan sesuai kebutuhan jika kita ingin demokrasi kita bertahan,\” ujar Presiden Partai Kongres Mallikarjun Kharge kepada media lokal.
Partai-partai politik regional, yang juga mengecam langkah tersebut, mengatakan ONOE merupakan upaya untuk memusatkan dan menyeragamkan negara yang luas dan beragam yang tidak praktis karena mengabaikan struktur federal, yang pada dasarnya merupakan asosiasi negara-negara bagian.
\”ONOE bertentangan dengan prinsip dasar federalisme yang tercantum dalam konstitusi India. Pemilihan negara bagian diperebutkan berdasarkan isu-isu regional dan dalam kasus ONOE, isu-isu nasional akan menang atas aspirasi regional,\” papar RP. Singh, penasihat politik untuk Partai Samajwadi kepada DW.
