TRIBUNNEWS.COM — Rencana Ukraina akan melakukan mobilisasi militer ternyata dimanfaatkan oleh pihak yang mau mencari keuntungan ilegal.
Mereka memanfaatkan hal tersebut untuk meloloskan warga yang ingin kabur ke luar negeri.
Mobilisasi jadi momok warga Ukraina, mereka tak ingin masuk militer dan berperang melawan tentara Rusia, imbasnya banyak yang merasa tak aman dan berusaha kabur ke luar negeri.
Sejumlah pejabat di daerah pun diduga terlibat dalam penyelundupan warga ke luar negeri.
Media Ukraina, Strana memberitakan mantan kepala aparatur pemerintahan daerah Kharkov, Victoria Belyavtseva, serta empat orang lainnya, termasuk seorang wakil dewan distrik dan kepala salah satu pemerintahan daerah Kharkov, ditangkap karena diduga terlibat dalam kaburnya 19 warga Ukraina ke luar negeri.
Penyidik Kantor Kejaksaan Agung Ukraina mengatakan, lima pejabat ini terlibat dalam skema di mana 19 pria bisa meninggalkan Ukraina dan tidak kembali.
Data mereka dimasukkan ke dalam sistem Shlyakh dengan biaya sekitar 60 ribu hryvnia (Rp 25 juta).
Sementara pengacara tersangka Belyavtseva, Evgeny Riyako, mengatakan kliennya berencana untuk mengajukan pembatalan laporan kecurigaan tersebut.
“Kami hanya mengikuti instruksi langsung dari kepala administrasi militer regional,” ujarnya.
Sebelumnya di Kharkov, kepala kantor pendaftaran dan pendaftaran militer dan kepala Komisariat Militer ditahan karena membantu para penghindar mobilisasi.
Demi uang, para pejabat berwenang menawarkan calon wajib militer untuk menghindari mobilisasi dan pergi ke Uni Eropa menggunakan dokumen palsu.
Dan sebelum itu, di wilayah Chernivtsi, seorang wakil dewan distrik terungkap, yang mengangkut wajib militer ke luar negeri.
Diberitakan sebelumnya bahwa mobilisasi militer Ukraina semakin dekat. Hal itu ditandai dengan ditekennya RUU wajib militer oleh Presiden Volodymyr.
Salah satu pasal penting RUU wajib militer itu adalah warga laki-laki berumur 25 tahun sekarang memenuhi syarat untuk wajib militer