.lyricstools{display:flex;justify-content:center;position:sticky;top:90px;gap:10px;z-index:9}#pilihNada{display:flex;height:35px;align-items:center;justify-content:center;font-size:12px;color:#fff;border:.2px solid transparent;border-radius:5px;background:#000;padding-bottom:0!important}.wrapper-button{width:130px;height:auto;display:flex;position:relative}#buttonmode{position:absolute;top:35px}.mode-cepat,.mode-lambat,.mode-sedang{background:#9a988b;border:none;border-radius:0 0 5px 5px;cursor:pointer;font-size:23px;color:#fff;font-weight:700;line-height:0;padding:10px 0 20px}.auto-scroll{background:#000;border:none;cursor:pointer;font-size:11px;height:36px;width:100%;color:#fff;border-radius:5px}.up-down-nada,.up-down-nada:hover{cursor:pointer;font-size:larger;width:33px;text-align:center;font-weight:700}.bg-aktif{background:#016fba;color:#ffa90b}.up-down-nada:hover{background:orange}.lyrics span{position:relative;vertical-align:baseline;line-height:2.2}.lyrics span[data-chord]:before{color:#0877b4;font-weight:700;content:attr(data-chord);position:absolute;top:-25px;left:0;width:auto;display:inline-block}
›
››
›››
–
Transpose
+
Selama beberapa dekade, Kuwait sebuah negara Arab kecil di kawasan Teluk, dikenal merupakan salah satu negara paling demokratis di Timur Tengah.
Meski negara yang kaya akan minyak ini diperintah oleh keluarga kerajaan, yang berhak menunjuk perdana menteri Kuwait, namun negara ini juga memiliki parlemen terpilih yang mewakili berragam kepentingan, jumlah keikutsertaan pemilih yang tinggi secara konsisten, dan ada oposisi politik yang dapat mengkritik monarki (dalam batas-batas tertentu).
Itulah sebabnya, Kuwait digambarkan oleh para pengamat sebagai \”oase demokrasi” dan \”sempalan liberal” di antara negara-negara Arab di kawasan Teluk yang otokratis. Dalam daftar peringkat Freedom House, Kuwait dan Lebanon menjadi satu-satunya negara di Timur Tengah yang diklasifikasikan sebagai \”punya kebebasan parsial” dalam penilaian tahunan organisasi terhadap hak-hak politik.
Namun, semua itu kini mungkin terancam berakhir. Pekan lalu, emir yang berkuasa di negara itu, Sheikh Meshal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, membekukan parlemen Kuwait yang bisa disebutkan merupakan inti dari praktik demokrasi di negara itu.
Mengapa parlemen Kuwait dibekukan?
Emir Kuwait dalam sebuah pengumuman di televisi negara mengatakan, parlemen negara itu bersama dengan beberapa bagian dari konstitusi, untuk sementara dibekukan dan akan ditinjau kembali dalam \”jangka waktu tidak lebih dari empat tahun.”
Keputusan emir Kuwait itu diambil, setelah terjadi kemacetan politik selama berminggu-minggu. Sheikh Meshal menyerukan digelarnya pemilihan cepat pada Maret lalu. Parlemen baru terpilih pada April, tetapi para anggotanya tidak dapat diyakinkan untuk bekerja sama dengan para menteri yang dipilih oleh keluarga kerajaan. Saat itulah Sheikh Meshal mengambil langkah drastis, dengan membekukan parlemen negara itu.
\”Saya tidak akan membiarkan demokrasi dieksploitasi untuk menghancurkan negara ini,” katanya, seraya menambahkan bahwa ia membuat \”keputusan sulit untuk menyelamatkan negara.”
Keluarga kerajaan dan 13 menteri yang baru saja ditunjuk pada Minggu (14/05), kini akan mengambil alih tugas mereka dalam menjalankan tugas kenegaraan Kuwait.
Anggota parlemen Kuwait memiliki kekuasaan yang lebih besar dibanding dengan parlemen di negara-negara Teluk lainnya. Mereka menyetujui usulan kerajaan, dapat mengajukan pertanyaan kepada para menteri dan bahkan menangguhkan kerja sama parlemen dengan para menteri.
Di Kuwait, \”identitas dan budaya nasional berkisar pada norma sakral bahwa keluarga Sabah tidak dapat memerintah tanpa persetujuan rakyat,” ungkap Sean Yom, seorang profesor ilmu politik di Universitas Temple di AS, seraya menjelaskan bagaimana hal ini bisa terjadi dalam sebuah analisa pada Maret.
Namun, sekitar satu dekade terakhir ini, para anggota parlemen menjadi lebih agresif secara politik, di mana hal itu mengakibatkan makin banyak kebuntuan politik dan mereka tidak dapat mengesahkan sejumlah undang-undang.
Dalam beberapa kasus, bahkan sejumlah anggota keluarga kerajaan yang saling bersaing, menyalahgunakan sistem ini untuk mendapatkan poin satu sama lain.
Tertinggal dari Arab Saudi dan Emirat
Akibat kemacetan politik ini, ada kesan Kuwait telah tertinggal dari negara-negara tetangganya yang lebih kaya.
\”Orang-orang dapat mencatat lambatnya laju reformasi dan pembangunan di Kuwait, terutama dibandingkan dengan laju perubahan yang dramatis di Arab Saudi,” kata Kristin Diwan, seorang peneliti senior Institut Teluk Arab di Washington, kepada DW. \”Parlemen akan disalahkan,” tambahnya, ‘Tetapi, ini juga tentang karakter Emir Meshal dan kebutuhannya untuk menunjuk Putra Mahkota dan penggantinya.\’