Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti
TRIBUNNEWS.COM, SEOUL – Pemerintah Korea Selatan bersama Otorita Jepang mengumumkan paket sanksi menargetkan perusahaan, kapal dan individu yang terlibat dalam penyediaan bisnis senjata Korea Utara ke Rusia.
Pengumuman ini dirilis Kementerian Luar Negeri Korea Selatan beberapa hari sebelum para pemimpin Korea Selatan, Jepang, dan China bertemu di Seoul.
Mengutip dari Reuters sanksi ini di disahkan Korsel dan Jepang setelah mencuatnya isu yang menyebut kapal-kapal Rusia membawa kontainer besar dari Korea Utara untuk mengangkut pasokan militer dan senjata perang.
Tudingan ini kemudian diperkuat dengan adanya laporan yang menyebut Korut terus menggencarkan pengembangan senjata dan kesiapan militernya. Bahkan baru-baru ini Pyongyang mengatakan akan melengkapi militernya.
Awal bulan ini Kim Jong Un juga kepergok mengawasi uji coba peluncuran rudal balistik jarak menengah hipersonik baru serta melakukan kunjungan ke perusahaan industri pertahanan besar dan memeriksa modernisasi jalur produksi serta menyerukan “perubahan penting” dalam persiapan perang dengan mencapai rencana produksi senjata.
Meski Korut telah menegaskan bahwa upaya tersebut ditujukan untuk meningkatkan pertahanan negara, namun langkah seperti itu dianggap Korsel dan Jepang sebagai sebuah ancaman.
Keduanya menilai tindakan yang dilakukan Pyongyang merupakan upaya Kim Jong Un untuk meningkatkan produksi senjata agar dapat diekspor ke Rusia.
Karena tindakan ini melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB, Korsel dan Jepang akhirnya sepakat untuk menjatuhkan paket sanksi ke tujuh warga Korea Utara dan dua kapal Rusia yang diduga terlibat dalam penyediaan senjata Korea Utara ke Rusia.
Tak hanya itu para tersangka juga terlibat dalam pengiriman minyak sulingan, dan kegiatan lain untuk membantu Korea Utara dalam mendapatkan bahan serta dana untuk program pengembangan nuklir dan rudal
\”Ini melanggar resolusi keamanan PBB yang dengan tegas melarang transfer senjata dan material terkait Korea Utara,\” jelas juru bicara pemerintah Jepang Yoshimasa Hayashi.
\”Kami telah bekerja sama dengan sekutu seperti Amerika Serikat untuk membekukan aset 11 kelompok dan satu individu yang terlibat dalam bantuan militer Rusia-Korea Utara yang dimaksudkan untuk mendukung invasi Moskow ke Ukraina,\” imbuhnya.
Sebagai informasi sebelum Korsel dan Jepang menjatuhkan sanksi, pada bulan Agustus 2023 Departemen Keuangan AS telah lebih dulu memberlakukan sanksi serupa.
Adapun sanksi ini di diberlakukan AS lantaran Rusia meminta dukungan kepada beberapa sekutunya, termasuk Korea Utara.
Adik Kim Jong Un Tepis Tuduhan Korsel
Adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menepis tuduhan AS dan sekutunya terkait adanya isu jual beli peralatan militer antara Pyongyang dan Moskow.
Pernyataan tersebut dilontarkan Kim Yo-jong, yang menjabat sebagai wakil direktur departemen Partai Pekerja Korea yang berkuasa, setelah Korea Selatan mencurigai bahwa bahwa Korea Utara telah memasok senjata ke Rusia untuk mendukung perangnya di Ukraina.
“Kami tidak mempunyai niat untuk mengekspor kemampuan teknis militer kami ke negara mana pun atau membukanya untuk umum,” kata Kim dikutip dari The Korea Times.
“Tuduhan AS dan para sekutunya adalah paradoks yang paling tidak masuk akal, yang paling mendesak bagi kita bukanlah mengiklankan atau mengekspor sesuatu, tapi menjadikan kesiapan perang dan penangkal perang tentara kita lebih sempurna baik kualitas maupun kuantitasnya” tambah Yo-jong.