Pekan lalu, negara bagian Uttarakhand di India utara mengesahkan sebuah hukum perdata baru bernama \”Uniform Civil Code” (UCC), yang akan berlaku bagi semua warga negara tanpa pandang bulu.
UCC itu disahkan untuk menggantikan hukum privat berbasis agama yang sebelumnya mengatur tentang beberapa hal seperti pernikahan, perceraian, dan kohabitasi.
Perdebatan mengenai pembentukan hukum perdata umum di India telah berlangsung selama beberapa dekade. Dan Partai Bhartiya Janata (BJP), partai yang berkuasa di India, kini memiliki prioritas untuk mewujudkan UCC menjadi kenyataan.
Namun, hal ini masih menjadi isu yang kontroversial dan rumit secara politik. Banyak kritikus menilai UCC sebagai pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan pelanggaran terhadap identitas komunitas minoritas, khususnya Muslim.
Para kritikus juga berpendapat bahwa hukum itu nantinya akan dipakai memperkuat kebijakan yang menguntungkan mayoritas Hindu di India.
Di negara-negara Asia Selatan, hukum privat lah yang mengatur pernikahan, perceraian, dan warisan. Dan hukum ini biasanya berakar pada kitab suci dan tradisi agama. Komunitas agama besar seperti Hindu, Muslim, Kristen, dan Sikh, tunduk pada hukum privatnya masing-masing.
UCC bagian dari agenda BJP yang lebih besar?
Cynthia Stephen, seorang ahli terkait gender dan pembangunan, telah mempelajari UCC dengan cermat.
Menurutnya, secara keseluruhan, beberapa versi UCC juga akan diterapkan di negara bagian lain yang diperintah oleh BJP.
Jadi selain Uttarakhand, dua negara bagian lain yang dikuasai BJP, yaitu Gujarat dan Assam, juga mendorong penerapan UCC.
Hal ini dapat berdampak pada minoritas Muslim dan Kristen yang kadang-kadang menjadi target kekerasan, kata Stephen.
\”UCC yang sepenuhnya inkonstitusional itu akan mencabut kebebasan beribadah dan berkeyakinan kelompok rentan termasuk perempuan, Muslim, dan Kristen,” tambahnya.
Pakar konstitusi Shireen Tabassum yang diwawancara DW tahun lalu punya pandangan berbeda.
\”[UCC] akan bermanfaat bagi perempuan Muslim jika ada keseragaman, pasti ada keadilan gender dengan Uniform Civil Code,” ujarnya.
Meski begitu, ia mengatakan bahwa UCC adalah bagian dari manifesto pemilu BJP, dan mengingatkan bahwa perlu ada pendekatan kolaboratif yang melibatkan semua komunitas.
