Pada Oktober silam, seorang nenek Palestina, Ayesha Shtayyeh mengatakan bahwa seorang laki-laki menodongkan pistol ke kepalanya lalu menyuruhnya meninggalkan rumah yang telah dia tinggali selama 50 tahun.
Kepada BBC, dia mengatakan bahwa ancaman bersenjata tersebut merupakan puncak dari tindakan pelecehan dan intimidasi yang kian kejam sejak tahun 2021, setelah sebuah pos pemukim ilegal didirikan di dekkat rumahnya di wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Jumlah pos-pos ini telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, berdasarkan analisis terbaru BBC.
Saat ini, setidaknya ada 196 pos di Tepi Barat dan 29 di antaranya didirikan tahun lalu, lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Pos-pos tersebut—yang bisa berupa pertanian, klaster perumahan, atau bahkan sekumpulan karavan—sering kali tidak memiliki batas-batas yang jelas. Pos-pos ini juga ilegal berdasarkan hukum Israel dan internasional.
Namun, BBC World Service telah melihat dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa organisasi-organisasi yang berhubungan erat dengan pemerintah Israel telah menyediakan uang dan tanah yang digunakan untuk mendirikan pos-pos ilegal baru.
BBC juga telah menganalisis sumber intelijen terbuka untuk mengecek penyebarannya, dan telah menyelidiki pemukim yang menurut Ayesha Shtayyeh mengancamnya.
Para ahli mengatakan bahwa pos-pos tersebut dapat merebut lahan yang luas secara lebih cepat dibanding permukiman. Penyebaran pos-pos ini juga semakin berkaitan dengan kekerasan dan pelecehan terhadap masyarakat Palestina.
Tidak ada data resmi perihal pos-pos tersebut. Namun BBC Eye meninjau daftar pos-pos tersebut dan lokasinya yang dikumpulkan oleh organisasi-organisasi pengawas anti-permukiman Israel, Peace Now dan Kerem Navot serta Otoritas Palestina, yang memerintah di sebagian wilayah Tepi Barat.
Kami menganalisis ratusan citra satelit untuk melakukan verifikasi pos-pos telah yang dibangun di lokasi-lokasi tersebut untuk mengonfirmasi tahun pendiriannya.
BBC juga memeriksa unggahan media sosial, publikasi pemerintah Israel, dan sumber-sumber berita untuk menguatkan hal ini dan menunjukkan bahwa pos-pos tersebut masih digunakan.
Analisis kami menunjukkan bahwa hampir setengah (89) dari 196 pos yang kami verifikasi telah dibangun sejak tahun 2019.
Beberapa di antara pos-pos tersebut berkaitan dengan meningkatnya kekerasan terhadap komunitas Palestina di Tepi Barat.
