TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu berencana untuk menerapkan kebijakan migrasi sukarela kepada warga Palestina yang tinggal di kawasan Gaza.
Menurut harian Israel Hayom, Netanyahu melontarkan komentar tersebut dalam sidang tertutup yang dihadiri anggota parlemen Partai Likud pada Selasa (27/12/2023).
Untuk menyukseskan rencana itu, PM Netanyahu bahkan tengah membentuk komite untuk memastikan bahwa siapapun yang ingin pindah ke negara ketiga dapat melakukan hal tersebut.Tawaran ini dilontarkan Israel setelah militernya menggempur jalur Gaza pada 7 Oktober lalu hingga menewaskan sedikitnya 20.700 warga Palestina.
Tak hanya memicu genosida massal, serangan yang awalnya ditujukan untuk menumpas milisi Hamas justru menyebabkan kehancuran di Gaza.
Dengan setengah dari perumahan di wilayah pesisir rusak atau hancur.
Sementara itu, hampir 2 juta orang harus mengungsi dan hidup di tengah krisis akibat kekurangan pasokan makanan dan air bersih.
Israel hingga kini belum mengungkap negara mana yang akan menampung perpindahan warga Gaza.
Namun PM Netanyahu berjanji bahwa pihaknya akan mengusahakan agar negara-negara lain mau menerima warga Gaza.
“Masalah kami adalah negara-negara yang bersedia menyerap (mereka), dan kami sedang berupaya mengatasinya,” kata Netanyahu, dikutip dari Anadolu Ajansı.“Dunia sudah mendiskusikan kemungkinan imigrasi sukarela,” imbuhnya.
Warga Palestina mengungsi ke Jalur Gaza selatan di Jalan Salah al-Din di Bureij, Jalur Gaza, pada Rabu, 8 November 2023. ( AP Photo/Hatem Moussa) (AP/Hatem Moussa)
Imigrasi Warga Gaza Dikecam Dunia
Rencana Netanyahu yang akan mendorong warga Palestina meninggalkan Gaza secara sukarela mendapat banyak kecaman
Palestina pun menyerukan dunia menentang rencana Israel itu.
\”Pengakuan Netanyahu mengenai pemindahan paksa warga kami adalah tamparan berikutnya untuk negara-negara yang mendukung dia dalam perang genosida di Jalur Gaza,\” kata Kementerian Luar Negeri Palestina.