Sejumlah universitas diminta membuat \’video apresiasi\’ kinerja Presiden Jokowi – Pengamat sebut polisi \’gembosi\’ sikap kritis sivitas akademika

Puluhan sivitas akademika telah menyuarakan peringatan keras terhadap pemerintahan Jokowi yang disebut telah melanggar etika dan merusak demokrasi.
Tapi di tengah kencangnya seruan dan kritikan itu, kata pengamat, polisi malah nyata-nyata menunjukkan ketidaknetralan dengan membuat siasat meminta sejumlah petinggi kampus membuat video yang bertujuan mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi.
Pakar politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Devi Darmawan, menyebut tindakan polisi tersebut jelas ingin menggembosi sikap kritis sivitas akademia.
Devi pun mendesak agar anggota polisi yang melakukan itu ditindak tegas. Sebab sebagai pengayom masyarakat, katanya, aparat penegak hukum \”tidak boleh melayani kepentingan pemerintah apalagi Jokowi secara personal\”.
Merespons persoalan ini, Karopenmas Divisi Humas Polri, Trunoyudo Wisnu Andiko, beralasan permintaan membuat video testimoni itu sebagai bentuk pemeliharaan keamanan agar masyarakat tidak terprovokasi atau terpecah belah jelang pemilu.
Kritik sosial bagian dari tanggung jawab kampus
Sejak akhir Januari hingga Rabu (07/02) setidaknya ada 50 perguruan tinggi yang menyampaikan seruan moral maupun kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.
Terbaru yakni Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang menyebutnya sebagai \’Seruan Moral Kampus Sekaran\’.
Guru Besar Unnes, Prof. Issy Yuliasri, mengatakan saat ini kondisi demokrasi di Indonesia sedang terancam karena terjadi \”belokan otorianisme atas nama hukum\”.
Cita-cita reformasi untuk menciptakan negara yang demokratis, bebas berekspresi telah tergerus oleh perilaku kekuasaan oligarkis yang disebutnya \”intimidatif terhadap kebebasan sipil dan penyalahgunaan kekuasaan\”.
Kondisi tersebut diperparah akibat lunturnya keteladanan penyelanggara negara dan maraknya manipulasi simbolik para elit politik.
Itu mengapa Unnes menyerukan kepada presiden, wakil presiden, beserta para menteri dan penyelenggara negara untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, konstitusi, dan amanat reformasi.
Para pejabat negara pun didesak tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok ataupun elektoral sesaat.
Kepada Polri/TNI, pihaknya menyerukan agar menegakkan netralitas dan jangan mau diperalat oleh kekuasaan untuk kepentingan sesaat.