TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disebut memiliki agenda pribadi yang menjadi motif tindakannya di Jalur Gaza.
Pembebasan warga Israel yang disandera Hamas disebut bukan prioritas Netanyahu dalam perang di Gaza.
Menurut pakar antropologi Israel-Amerika Serikat (AS) bernama Jeff Halper, Netanyahu tak suka jika pemilu digelar di negara Zionis itu.
“[Netanyahu] punya satu agenda pribadi karena makin lama perang berlanjut, tidak akan ada pemilu,” kata Halper pada hari Senin, (1/4/2024), dikutip dari Sputnik News.
Halper juga menyinggung nasib sial yang dialami oleh perdana menteri sayap kanan ekstrem itu.
“Dia sangat tidak populer. Dia sedang diadili, dia punya tiga persidangan yang sedang bergulir, dan dia bisa bisa menunda, menunda, menunda segalanya sepanjang perang berlanjut,” kata dia menjelaskan.
Halper menyebut militer Israel memang memiliki agenda melenyapkan Hamas. Namun, Israel belum tentu punya agenda membebaskan para sandera.
Kata dia, warga Israel juga mendukung upaya negaranya melenyapkan Hamas. Meski demikian, penyelamatan sandera jauh lebih diprioritaskan.
“Putusnya hubungan di antara dua agenda itulah yang benar-benar memicu banyak protes,” katanya.
Selama sepekan terakhir memang ada ribuan warga Israel yang turun ke jalan untuk berunjuk rasa.
Mereka berdemo meminta pemerintah Israel menggelar pemilu dan segera merundingkan pemebasan warga Israel di Gaza.
Di sisi lain, pemerintah Israel mulai mengeluarkan kebijakan wajib militer untuk kaum Yahudi ultraortodoks.
Sebelumnya, kaum itu tidak diharuskan menjalani wajib militer. Kebijakan baru itu memicu perpecahan di antara masyarakat Israel.
Halper mengatakan pemanggilan kaum ultraortodoks untuk menjalani wajib militer adalah hal yang harus dilakukan Israel guna mempertahanan status negara dalam “perang permanen”.Menurut dia, kenyataan bahwa beberapa warga Israel bisa lepas dari wajib militer itu selalau menjadi permasalahan.