Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap sejatinya program hilirisasi khususnya di bidang pertambangan sudah dimulai sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dia sepakat, hilirisasi sejatinya menjadi progam yang harus dikembangkan bangsa Indonesia.
Kata AHY, hilirisasi dilakukan agar kekayaan alam memiliki nilai tambah saat dijual ke luar negeri.
\”Peningkatan nilai tambah itu bisa dilakukan melalui industri pengolahan atau hilirisasi. Program hilirisasi sebenarnya sudah mulai dilakukan sejak tahun 2013 di era pemerintahan Presiden SBY khususnya dalam sektor pertambangan,\” kata AHY dalam pidato politiknya di hadapan relawan Partai Demokrat di JCC, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2024).
Saat itu, pemerintahan Republik Indonesia membuat aturan kalau pengusaha tidak diperbolehkan mengekspor bahan mentah.
Dimana kata AHY, seluruh industri saat itu membangun smelter atau pengolahan bahan baku tambang di dalam negeri untuk keperluan produksi.
\”Melalui kebijakan ini, pemerintah tidak lagi mengizinkan ekspor bahan mentah. Industri pertambangan diwajibkan untuk membangun smelter di lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku,\” kata dia.
AHY menegaskan, sejatinya program hilirisasi itu harus juga memperhatikan banyak aspek dan sektor.
Salah satu persoalan terbesar yakni dengan memastikan ekosistem publik serta melibatkan pekerja dari daerah.
\”Dengan memastikan tidak merusak ekosistem, melibatkan pekerja lokal, serta menjaga dan menghormati hak adat setempat. Langkah itu kini diintensifkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi,\” kata dia.
Sebagai informasi, dalam acara pidato politik ini turut hadir Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Tak hanya itu, hadir istri AHY yakni Annisa Pohan dan sederet pengurus Partai Demokrat.