Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron membalas sejumlah partai politik yang memberikan usulan hak angket kecurangan pemilu 2024 saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun 2023-2024 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2024).
Herman memahami bahwa hak angket merupakan hak konstitusional dari DPR RI. Namun, ia mempertanyakan apa yang perlu untuk digulirkan hak angket.
\”Terkait dengan hak angket, saya kira hak angket kita paham semua bahwa ini adalah hak konstitusional kita. Namun apa sesungguhnya yang akan kita angketkan, apa yang akan kita dalami, apa yang akan kita selidiki perjelas dulu,\” kata Herman dalam rapat paripurna DPR RI.Karena itu, Herman mengaku pihaknya tidak mau hak angket digulirkan oleh pihak yang sengaja menuduh curang tanpa bukti. Tujuannya, mereka ingin mendegradasi pemilu.
\”Sehingga tidak serta merta menuduh kecurangan bahkan mendegradasi terhadap hak konstitusional rakyat, hak suara rakyat yang telah dicurahkan di dalam pemilu. Kalau brutalnya-brutal di mana gitu?\” tanya Herman.
Lebih lanjut, Herman menambahkan masalah inilah yang mesti dibahas kembali sebelum menggulirkan hak angket. Sebaliknya, mereka yang ingin menggulirkan hak angket harus memiliki alasan yang jelas.
\”Karena ini yang harus didudukan kembali supaya tidak ada informasi yang bias kepada masyarakat. Oleh karena itu, saya berpikir bahwa untuk persoalan ini ajukan saja hak angket apa isinya dan tentu itu yang akan kita bahas bersama,\” pungkasnya.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelarRapatParipurna, Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (5/3/2024).
Dalam rapat yang diikuti 164 anggota dewan ini, aspirasihakangketuntuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 lantang disuarakan.
Satu diantaranya digaungkan Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),LulukNurHamidah.
Luluk menilai,hakangketdugaan kecuranganPemilu2024perlu digulirkan untuk memberikan kepastian akan prosesPemilu2024.