Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud tiba di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, pada Sabtu (23/3/2024).
Mereka bertujuan untuk mengurus pendaftaran pengajuan permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pilpres 2024.
Pantauan Tribunnews.com, TPN Ganjar-Mahfud tiba sekitar pukul 16.38 WIB. Sejumlah politisi dari koalisi pendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 3 itu datang secara terpisah.
Di antara mereka yang hadir, Hasto Kristiyanto, Masinton Pasaribu, Adian Napitupulu, Henry Yosodiningrat, Todung Mulya Lubis, Ronny Talapessy, dan Ahmad Rofiq.
Saat ini, Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud dipimpin Todung Mulya Lubis, masih mengurus pendaftaran gugatan tersebut.
Sebelumnya, Pasangan calon nomor urut 3,GanjarPranowo -MahfudMD akan mendaftarkan gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Sabtu (23/3/2024).
Dalam undangan yang diterima Tribunnews.com, Tim HukumGanjar-Mahfudakan berangkat sekira pukul 15.30 WIB.
\”Tim HukumGanjarMahfudnanti berangkat keMKpukul 15.30 WIB. Berangkat dari Posko di Jl. Guru Mugni No. 10, Kuningan Jakarta Selatan,\” tulis undangan tersebut.
Ganjarsebelumnya sudah memastikan akan menggugat hasil Pilpres keMK. Menurutnya, tim hukum telah menyiapkan permohonan, saksi, bukti, dan juga ahli.
Dia meyakiniMKmenjadi harapan terakhir untuk mengawal proses demokrasi setelah sebanyak sekira 116 laporan di Bawaslu tidak ditindaklanjuti.
Ganjarmenegaskan, tidak ada kolaborasi terkait agenda tertentu antara pihaknya dengan pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar.
\”Sehingga ini menjadi fair dan tidak ada agenda-agenda lain, kolaborasi-kolaborasi yang terkait dengan agenda tertentu, tidak,\” kataGanjarsaat konferensi pers di Posko Gama Jalan Teku Umar Nomor 9 Menteng Jakarta Pusat pada Kamis (21/3/2024).
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini memastikan apapun keputusanMKnantinya, pihaknya akan legowo.
\”Kami hanya ingin mendudukkan saja proses ini dengan baik. Apapun keputusannya kita akan legowo,\” ujarGanjar.
Sementara itu,Mahfudmengatakan, gugatan itu adalah sebuah cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia sebagai negara demokrasi dan negara hukum.
Sebab, kata dia, Pemilu 2024 dianggap paling brutal karena berbeda dalam beberapa kontestasi sebelumnya.
\”Di mana aparat turun, pejabat tertinggi juga turun, meskipun bilang tidak kampanye isinya pasti dirasakan kampanye sehingga ini dianggap, apalagi ada ancaman-ancaman ya, politik gentong babi, politik-politik kerah putih dan sebagainya sehingga ini dianggap pemilu paling brutal,\” ujarMahfud.
Karenanya,Mahfudmenegaskan, pihaknya tak ingin mewarisi perusakan demokrasi dan hukum untuk generasi mendatang.