Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, menanggapi pernyataan Jusuf Kalla soal kondisi Pemilu 2024.
Di mana Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Indonesia itu mengatakan Pemilu 2024 merupakan pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia.
Berdasarkan hal itu, Mahfud menyebut hak angket diperlukan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada pemilu kali ini.
\”Kalau saya baru saja lihat ceramahnya Pak Jusuf Kalla di UI kemarin, memang angket ini diperlukan karena pemilu ini, menurut Pak Jusuf Kalla ini, pemilu terburuk sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Sejak tahun 55 sampai sekarang ini pemilu terburuk.\”
\”Dan kalau ini tidak ada angket nanti akan menjadi tradisi ketatanegaraan di mana setiap pemilu, orang yang akan menang itu orang yang paling punya akses ke kekuasaan dan punya uang. Dan mau menyalahgunakan uang. Itu kata Pak Jusuf Kalla, ya,\” kata Mahfud di kawasan Pasar Baru, Jakarta, Jumat (8/3/2024), dilansir YouTube Kompas TV.
Menurut Mahfud MD, pernyataan yang dilontarkan Jusuf Kalla itu merupakan pandangan seorang negarawan.
Ia menilai apa yang disampaikan oleh pria berusia 81 tahun itu sangat bagus.
\”Dan menurut saya itu pandangan seorang negarawan. Kalau saya mengatakan itu, \’Pak Mahfud kan paslon,\’ pasti gitu. Makanya saya ndak ikut ngomong gitu.\”
\”Saya katakan, Anda lihat ceramahnya Pak Jusuf Kalla bagus sekali. Pandangan seorang negarawan,\” sambungnya.
Berdasarkan ceramah dari JK, Mahfud mendapatkan pemahaman jika dugaan kecurangan Pemilu 2024 tak dilakukan klarifikasi melalui hak angket, ke depan krisis politik akan bertemu dengan krisis ekonomi.
Jika masalah ini tak segera dibenahi, sambungnya, maka nantinya yang menjadi korban ialah negara.
\”Kalau pemilu yang terburuk ini tidak diklarifikasi melalui proses angket, maka nanti pada saatnya akan ketemu krisis politik dan krisis ekonomi.\”
\”Krisis ekonomi itu konon akan terjadi beberapa bulan ke depan, kalau politiknya belum selesai lalu ini ketemu yang menjadi korban nanti negara. Ini Pak Jusuf Kalla, yang saya pahami dari ceramahnya,\” jelasnya.
Pernyataan JK
Saat memberikan ceramah di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat pada Kamis (7/3/2024), JK menyebut sejarah demokrasi di Indonesia bermacam-macam.