TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochamad Afifuddin mengatakan semangat pilkada tidak terwakili jika dalam pemilihan kepala daerah dimenangi oleh kotak kosong.
“Kalau kotak kosong yang menang kan pada saatnya kepala daerahnya bukan yang dipilih di pilkada, pj (penjabat) dan lain-lain. Tentu semangat pilkadanya jadi tidak terwakili di situ,” kata Afif di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (9/9/2024).
KPU sendiri punya opsi untuk melakukan pilkada di tahun berikutnya bagi wilayah-wilayah yang dimenangi oleh kotak kosong dalam Pilkada 2024.
Hal itu bakal pihaknya bahas lebih lanjut dalam rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi II DPR besok.
Afif juga menegaskan, lima tahun masa jabatan merupakan waktu yang lama jika kemenangan kotak kosong itu hanya diisi oleh pj.
“Nah tentu ada upaya-upaya pemikiran kita yang ini kita harus komunikasikan (dengan DPR), jika memungkinkan dan ideal bisa enggak (pilkada) di setahun setelah tahapan pilkada (2024) selesai,” jelasnya.
“Kita rencanakan untuk tahun depannya pilkada lagi. Tentu akan kita bahas itu besok. Saya tidak akan mendahului hasil, tapi sikap KPU, usulan KPU seperti itu,” sambung Afif.
Sebagaimana diketahui, usai KPU memperpanjang waktu pendaftaran guna meminimalisir calon tunggal, angka itu hanya turun ke 41 dari total sebelumnya 43 wilayah yang berpotensi bakal menjalankan Pilkada 2024 dengan peserta melawan kotak kosong.
Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan, selama kurun waktu tersebut, hanya Kabupaten Pohuwato, Gorontalo dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara, yang awalnya hanya ada satu pasangan calon, kini menjadi dua pasangan calon.
\”Jadi dengan demikian, kini tinggal 1 provinsi dan 40 kabupaten/kota yang pasangan calonnya hanya 1 pasangan calon,\” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (5/9/2024).