Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 03, Mahfud MD, menegaskan kritik para akademisi dan rektor terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sama sekali tidak dipolitisasi.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu menjelaskan bahwa gerakan para akademisi mengedepankan penilaian moral.
Para akademisi, lanjut Mahfud, juga tidak memihak atau mendukung pasangan calon (paslon) manapun.
Hal itu disampaikan Mahfud merespons pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengatakan bahwa kritikan terhadap Jokowi itu dipolitisasi.
“Itu pendapat Pak Luhut (soal kritikan terhadap Jokowi dipolitisasi), kalau saya anggap itu gerakan moral murni karena mereka tidak memihak paslon manapun dan kampanyekan palson siapapun, jadi apa politisisasinya,” tegas Mahfud MD di Pos Bloc Jakarta pada pada Rabu (7/4/2024), dikutip dari WartaKotaLive.com.
Mahfud pun mempersilakan Luhut untuk membuktikan pernyataannya itu.
Justru, lanjut Mahfud, para akademisi semakin keras untuk bersuara mengkritik Jokowi dan pemerintahannya.
“Silakan Pak Luhut bilang gitu dan rektor-rektor (akan) semakin keras bersuara,” ujar Mahfud.
Sebaliknya, Mahfud menilai pemerintahan Jokowi hendak menggiring opini masyarakat dengan memaksakan para rektor membuat testimoni baik tentang pemerintahan.
Menurut Mahfud, hal ini justru membuktikan bahwa pemerintah yang memakai rektor sebagai alat pemenangan Paslon tertentu di Pilpres 2024.
“Justru (saya menilai) ada langkah-langkah tandingan yang ingin memenangkan calon tertentu itu,” kata Mahfud.
Diketahui sejumlah civitas akademika di sejumlah perguruan tinggi ramai-ramai menyampaikan kritikan di penghujung pemerintahan Jokowi.
Mereka yang terdiri atas guru besar, dosen, hingga alumni itu juga menuntut agar pemilu dan pilpres dapat berjalan semestinya, yakni jujur dan adil.
Adapun perguruan tinggi yang menyampaikan kritikan terhadap Jokowi yakni Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan petisi Bulaksumur yang disampaikan pada 31 Januari 2024.
Lalu pada Kamis (1/2/2024), petisi juga dikeluarkan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Universitas Khairun Ternate – 2 Februari 2024, Uiversitas Indonesia (UI) 2 Februari 2024, Unhas Makassar, Universitas Andalas (Unand) Padang, hingga Universitas Sriwijaya Palembang.
Berikut daftar civitas academica yang mengkritik Jokowi
UGM 31 Januari 2024
UII 1 Februari 2024
Universitas Khairun Ternate 1 Februari 2024
Unand 2 Februari 2024
UIN Sunan Kalijaga 2 Februari 2024
UNHAS 2 Februari 2024
Universitas Lambung Mangkurat 2 Februari 2024
Universitas Atma Jaya 2 Februari 2024
UI 2 Februari 2024
UMY 3 Februari 2024
UAD 5 Februari 2024
Universitas Sanata Dharma 12 Februari 2024
APMD 6 Februari 2024
UNPAD 3 Februari 2024
Universitas Muhammadiyah Babel 2 Februari 2024
UIN Syarif Hidayatulah Ciputat, senin 5 Februari 2024
Universitas Pendidikan Indonesia 5 Februari 2024
UNAIR 5 Februari 2024
LP3ES 3 Februari 2024
Persatuan Gereja-gereja Indonesia 1 Februari 2024
UMS 5 Februari 2024
Universitas Janabadra Jogja 5 Februari 2024
Universitas Brawijaya 5 Februari 2024
Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia 3 Februari 2024
STF Driyarkara 5 Februari 2024
Universitas Islam Malang (Unisma) 3 Februari 2024
Institut Pertanian Bogor 3 Februari 2024
Universitas Trunojoyo Madura 7 Februari 2024
Universitas NegeriJakarta6 Februari 2024
Universitas Sriwijaya Palembang 4 Februari 2024
Sebagian artikel telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Jawab Luhut Binsar Pandjaitan, Mahfud MD Pastikan Akademisi Akan Semakin Keras Bersuara
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Wahyu Gilang Putranto)(WartaKotalive.com/Desy Selviany)