Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Politikus senior PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira mendukung Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah meminta Joko Widodo (Jokowi) untuk mencabut pernyataan soal presiden boleh kampanye.
Andreas mengatakan Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di tanah air yang juga menjadi garda pengawal etik dan moral kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dia menegaskan Jokowi harusnya bisa memisahkan dirinya sebagai presiden dan kepala keluarga.
Anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka merupakan calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
\”Artinya Jokowi seharusnya bisa memisahkan kapan dirinya sebagai Jokowi Presiden RI yang adalah kepala eksekutif dan kepala negara dan kapan Jokowi pribadi yang merupakan ayah dari Gibran dan Kaesang,\” kata Andreas kepada Tribunnews.com, Senin (29/1/2024).
Andreas mempersilakan Jokowi bila ingin berkampanye, namun harus cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.
\”Jangan selalu main di wilayah abu-abu dan bisa sesukanya, pagi bicara A sore bicara B,\” ujar anggota DPR RI fraksi PDIP ini.
Penjelasan PP Muhammadiyah
Adapun Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah mendesak Presiden Jokowi untuk mencabut pernyataannya terkait netralitas presiden dalam Pemilu 2024.
Pernyataan Jokowi mengenai presiden dapat berkampanye mengarah kepada ketidaknetralan institusi kepresidenan.
\”Mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan, terlebih soal pernyataan bahwa presiden boleh kampanye dan boleh berpihak,\” ujar Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo melalui keterangan tertulis, Sabtu (27/1/2024).
Trisno meminta presiden untuk menjadi teladan yang baik dengan selalu taat hukum dan menjunjung tinggi etika dalam penyelenggaraan negara.
Presiden, menurut Trisno, harus menghindarkan diri dari segala bentuk pernyataan dan tindakan yang berpotensi menjadi pemicu fragmentasi sosial, terlebih dalam penyelenggaraan Pemilu yang tensinya semakin meninggi.