TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPP bidang Politik Partai Perindo Yusuf Lakaseng menduga bahwa praktik politik uang merupakan pelanggaran pemilu yang terang-terang terjadi pada Pemilu 2024.
Bahkan dia menemukan langsung praktik politik uang yang dilakukan salah satupartai politik di kampungnya, di Sulawesi Tengah.
Sehingga, dia pun menilai bahwa praktik politik uang berlangsung secara gila-gilaanpada pemilu kali ini.
Hal itu disampaikan Yusuf Lakaseng saat diskusi bertajuk ‘Utak-Atik PerolehanSuara Parpol dan Caleg Hasil Pemungutan Suara Pemilu 2024, Benarkah?’ yangdipandu oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di StudioTribunnews.com di kawasan Palmerah, Jakarta, Jumat (15/3/2024).
“Memang kita temukan di lapangan itu yang paling kalau urusan pileg ya, yangpaling mendominasi pelanggaran pemilu adalah politik uang ya gila-gilaan,” kataYusuf Lakaseng.
“Ada satu partai yang bahkan dia paket, coblos suara DPR RI, DPRD provinsi,DPRD kabupaten, Rp 300-500 ribu itu di satu paket, itu di kampung saya di SulawesiTengah,” sambung dia.
Tak hanya itu, dia juga menemukan bahwa justru konsituen atau pemilih yangmeminta langsung kepada Caleg. Sehingga, dia sangat menyayangkan praktiksemacam ini dianggap suatu hal yang normal.
“Jadi memang politik uangnya itu ternormalisasi ya, jadi menjadi sesuatu yangnormal bahkan komsituennya meminta ke caleg ‘Eh ini kita sekian orang ini, butuhdisiram sekian angka tertentu’. Jadi memang kerusakannya di situ Pemilu itu,”tegasnya.
Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini juga menikai,bahwa praktik politik uang sangat berpengaruh dengan hasil pemilu dan keadabandemokrasi.
Padahal, kata dia, Pemilu adalah kontestasi ide dan program.
“Tidak boleh ada yang lain-lain karena ketika kekuasaan berjalan pasca pemilumaka anggaran dipakai itu adalah anggaran pajak rakyat, anggaran negara bukananggaran orang perorang yang akan dibelanjakan,” ungkap Yusuf.
“Maka ide yang harus disampaikan adalah apa pikiran, dia program dia untukmemakai anggaran itu untuk kepentingan memajukan kesejahteraan publik, itumestinya esensi pemilu itu. Nah itu kita tidak dapatkan,” jelas dia.
Lebih lanjut, Yusuf Lakaseng juga bicara soal dugaan praktik utak-atik suara partaiyang terjadi pada rekapitulasi suara Pemilu 2024.
Dia menilai dugaan itu semakin kuat muncul lantaran partai dari anak bungsuPresiden Joko Widodo (Jokowi) masih belum memenuhi parliamentary thresholdatau ambang batas parlemen sebesar 4 persen pada tahap rekapitulasi suara olehKPU RI.