Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar Kebijakan Publik Agus Pambagio merespons terkait usulan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud yang mengusulkan pemberian bantuan sosial (bansos) ditunda selama pemilu.
Agus mengatakan, bansos memang perlu dihentikan hingga Pemilu 2024 berakhir.
Sebab, tak ada ketentuan mengenai kampanye melalui pemberian bantuan sosial dalam aturan terkait kepemiluan saat ini.
Sehingga, menurutnya, bansos berkemungkinan menjadi alat politik para peserta pemilu untuk meraup suara masyarakat.
\”Karena kalau uang ada aturannya (dalam aturan kepemiluan saat ini), kalau bansos kan kalau ngasih, alasannya untuk fakir miskin kan bisa saja,\” kata Agus, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Senin (1/1/2024).
\”Jadi memang menurut saya, ya sudah hentikan dulu sampai nanti selesai Pilpres (2024),\” ucapnya.
Agus menjelaskan, bansos mulanya diberikan pemerintah saat pandemi Covid-19, beberapa tahun silam, di mana dilakukan untuk menolong masyarakat.
\”Bansos itu kan diberikan khususnya kemarin itu ketika pandemi, pandemi kan sudah selesai, harusnya bansos-bansos yang terkait itu dihentikanlah,\” ujarnya.
Namun demikian, dalam pemilu, kata Agus, bansos patut diduga menjadi alat politik oleh kelompok tertentu.
\”Ketika misalnya sebelum disurvei dikasih dulu bansos, kan nanti setelah itu disurveinya pasti angkanya peningkatannya tinggi, karena orang memilih abis dikasih bansos,\” ucapnya.
\”Kan orang skeptis aja di daerah itu, dapat ini (bansos) yaudah bilang \’saya milih ini, milih itu,\” kata Agus.
Menurutnya, dihentikannya bansos tentu akan berdampak terhadap masyarakat tergolong miskin.
Namun, hal itu akan lebih baik daripada digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.