Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melanjutkan penanganan banjir di Jakarta Timur (Jaktim) menjadi program prioritas hingga 2025.
"Meski titik-titik banjir di Jakarta Timur sudah berkurang, dengan terus terjadinya penurunan permukaan tanah maka perlu dibangun sistem polder dan embung (waduk kecil). Jadi, ini berlanjut hingga 2025," kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta, HeruBudi Hartonosaatmembuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jakarta Timur 2024 di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Jumat.
Herumenyatakan terima kasih kepada forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Jakarta Timur karena terus bersemangat membuat embungsehingga air bisa diparkir sementara di embungitu dan bisa mengurangi beban wilayah Jakarta Utara karena dihambat dulu di sini," kata Heru.
Heru juga mendukung Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur untuk membangun sumur resapan yang dapat digunakan sebagai wilayah tangkapan air untuk meminimalisasi terjadinya banjir.
Lebih lanjut, Heru memastikan stok pangan di Jakarta dalam kondisi aman.
Sejak Desember 2023, kata Heru, pihaknya sudah meminta tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI yang bergerak di ketahanan pangan yaitu PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Dharma Jaya, dan Perumda Pasar Jaya untuk melakukan pengamanan stok menjadi tiga kali lipat sehingga berdampak pada tren penurunan harga beras.
Selain itu, Heru mengatakan adanya prediksi perlambatan pertumbuhan ekonomi global sebesar tiga persen pada tahun 2023, serta terjadinya penurunan inflasi global dari dampak ketegangan politik kawasan yang masih berlanjut dapat mengganggu rantai pasokan dan meningkatkan harga pangan dan energi di berbagai belah dunia.
Lalu, adanya konflik di Laut Merah juga mengakibatkan terkendalanya jalur distribusi ekspor kendaraan dan bagiannya yang mengakibatkan kenaikan biaya transportasi.
Selain itu, konflik Rusia-Ukraina yang belum selesai menyebabkan komoditas ekspor utama Jakarta seperti lemak dan minyak hewani nabati, berbagai produk kimia, serta kendaraan dan bagiannya mengalami penyesuaian.
"Untuk mengantisipasi itu, kita tidak putus memberikan sembako murah kepada masyarakat. Mudah-mudahan kita masih bertahan dengan tidak adanya PHK karena terhambatnya ekspor akibat konflik Laut Merah dan Rusia-Ukraina," ucap Heru.
Heru mengimbau agar masyarakat lebih selektif dalam mengusulkan program prioritas mengingat kondisi global yang tidak menentu dan akan berimbas pada Indonesia, termasuk Provinsi DKI Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta juga harus waspada dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.