Jakarta (ANTARA) – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memahami etika dalam penggunaan media sosial. “Menjelang tahun politik, saya juga minta kepada seluruh pejabat dan ASN agar tetap menjaga netralitas dan menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan,” kata Heru pada pelantikan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu.
Dia mengingatkan bahwa prinsip netralitas harus ditegakkan sebagai bentuk kontribusi dalam membangun Kota Jakarta yang demokratis, adil dan bermartabat. Heru juga menyebutkan, sudah seharusnya pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta peka dan empati terhadap kehidupan sosial bermasyarakat, seperti tidak menunjukkan gaya hidup berlebihan, baik secara langsung maupun media sosial (flexing).
Heru melantik, mengukuhkan dan mengambil sumpah jabatan sebanyak 203 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Pejabat yang dilantik berasal dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta sebanyak 122 orang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) DKI Jakarta sebanyak 16 orang serta Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebanyak 65 orang.