Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan tak ada yang salah jika seorang presiden memihak dan berkampanye dalam Pilpres, asalkan mengikuti aturan yang ada.
Hal ini usai Presiden Joko Widodo menyebut seorang presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilihan presiden (pilpres) selama mengikuti aturan waktu kampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara. Pernyataan itu langsung menuai sorotan.
\”Gak ada yang salah saya rasa. Ya boleh saja secara personel artinya boleh. Artinya menyampaikan ada aturannya,\” kata Bobby yang juga mantu Presiden RI Jokowi itu di Medan, Rabu (24/1)
Bobby juga mengatakan bahwa kampanye dan keberpihakan boleh dilakukan seorang presiden secara personal. Dengan catatan asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.
\”Dan beliau menyampaikan di akhir menyampaikan juga asal tidak menggunakan fasilitas negara. Ya boleh saja,\” ungkapnya.
ADVERTISEMENT /4905536/CNN_desktop/cnn_nasional/static_detail
–>ADVERTISEMENT .para_caption div {width: 100%;max-width: none !important;position: absolute;z-index: 2;}Cak Imin Sedih Jokowi Memihak di Pilpres: Muruah TergangguNamun Bobby menyebutkan bahwa yang tidak dibolehkan kampanye atau berpihak kepada salah satu capres adalah ASN (aparatur sipil negara). Dia mengakui bahwa untuk ASN di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Medan sendiri sudah berkomitmen untuk menjaga netralitas.
\”Untuk ASN kan dalam undang undang ASN juga sudah jelas. Kalau ditanyakan di Medan saya sudah sampaikan kita sudah komit bahwa ASN di medan tidak ada keberpihakan,\” ungkapnya.
Jika ada ASN jajaran Pemkot Medan yang kedapatan berkampanye, maka Bobby meminta agar masyarakat tidak menyalahkan institusi dari ASN tersebut.
\”Tidak ada untuk mengajak dan kita sampaikan bahwa itu asumsi asumsi ya silahkan. Saya rasa tak hanya di Medan, banyak masa kampanye ada yang ASN di daerah mana, tapi saya sampaikan hal ini jangan menjadikan masyarakat tidak percaya ke ASN. Jangan kampanye punya kepentingan politik yang dijelekkan institusi,\” urainya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilihan presiden (pilpres) selama mengikuti aturan waktu kampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara.Pilihan RedaksiPBNU Nonaktifkan Erick Thohir dari Jabatan Ketua Lakpesdam NUCak Imin Dukung Rencana Mahfud Mundur dari Kabinet JokowiPernyataan Jokowi itu merespons kritik terhadap menteri-menteri yang berkampanye dalam Pilpres 2024. Menurut Jokowi, hal itu tidak melanggar.
\”Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh, tetapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,\” kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu ini.
Jokowi mengatakan presiden tak hanya pejabat publik. Dia menyebut presiden juga berstatus pejabat politik. Saat ditanya apakah memihak dalam Pilpres 2024, Jokowi malah bercanda. Dia bertanya balik ke wartawan.
\”Itu yang saya mau tanya, memihak ndak,\” ucap Jokowi terkekeh.
\”Itu (berkampanye) boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing,\” ujarnya.
Keberpihakan Jokowi dalam Pilpres 2024 telah menjadi perhatian publik. Pasalnya, putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri sebagai wakil presiden.
Gibran mendampingi Capres 02 Prabowo Subianto yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan di kabinet Jokowi.