Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Demokrat menolak usulan mantan Ketua MPR 1999-2004 Amien Rais yang meminta Presiden RI kembali ditunjuk MPR RI.
Hal ini dianggap sebagai ekspresi frustasi terhadap demokrasi Indonesia.
Adapun usulan Presiden dipilih MPR ini muncul lantaran biaya politik yang kini semakin mahal setiap pelaksanaan Pemilu.Pasalnya, banyak pihak yang memenangkan Pemilu dengan cara politik uang.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan penunjukkan Presiden dari MPR RI hanya mengulang kesalahan yang sama.
Dia menduga usulan ini malah akan memperburuk keadaan.
\”Jika mengembalikan Pilpres ke MPR hanya sebagai ekspresi frustasi kita terhadap kehidupan demokrasi kita saat ini, maka ini hanya kembali mengulang kesalahan yang sama. Bahkan bisa lebih buruk lagi,\” kata Kamhar saat dikonfirmasi, Kamis (6/5/2024).
Ia menuturkan pemilihan presiden dari MPR juga sebagai langkah mundur dalam demokrasi Indonesia.
Apalagi, demokrasi sudah mengalami sejumlah perbaikan sejak reformasi.
\”Mengembalikan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ke MPR RI menurut kami menjadi langkah mundur atas derajat dan kualitas demokrasi yang telah terbangun sebagai amanah reformasi,\” ungkapnya.
Demokrat, kata Kamhar, memahami jika aspirasi penunjukkan Presiden dari MPR sebagai ekspresi kekecewaan atas proses pemilu yang semakin transaksional menjadi politik biaya tinggi.
Ia mengatakan politik biaya tinggi yang terus menerus terjadi ini memang membuat demokrasi distorsif dan hanya memberi karpet merah pada para pemilik modal atau kroni penguasa. Bahkan memangsa para pejuang reformasi dan penggiat demokrasi.
\”Kami menilai, untuk pembenahannya mesti dilakukan pendekatan yang sistemik. Mulai dari pembenahan partai politik, mekanisme dan sistem pemilu serta pembangunan kultur demokrasi,\” katanya.
\”Memang tak mudah dan tak bisa instant. Tapi ini yang mesti ditempuh jika kita ingin mewujudkan konsolidasi demokrasi. Demokrasi subtantif yang berkualitas,\” tutupnya.