Massa aksi Gejayan Memanggil menilai tiga calon presiden peserta Pilpres 2024 tak layak dipilih. Menurut mereka, pasangan calon yang ada saat ini adalah pilihan yang telah ditentukan oleh lingkaran oligarki.
Massa yang mengatasnamakan diri sebagai Jaringan Gugat Demokrasi (Jagad) ini menilai para elite oligarki kerap menggaungkan bahwa pemilu merupakan pesta demokrasi rakyat. Sejumlah janji diobral demi menggaet hati dan memperoleh suara rakyat.Aksi Gejayan Memanggil, Massa Arak Replika Guillotine Raksasa\”Tapi benarkah demokrasi yang kita cita-citakan adalah demokrasi borjuis hari ini, di mana hanya partai politik dari kaum pemodal yang kaya raya lah yang bisa maju dalam pemilu, sehingga mempersulit bagi partai-partai alternatif dari rakyat kecil untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu,\” bunyi pernyataan Jagad yang dibacakan orator saat aksi Gejayan Memanggil Kembali di Pertigaan Gejayan, Sleman, DIY, Senin (12/2).
\”Kita dipaksa memilih pada pilihan yang sudah ditentukan oleh lingkaran oligarki itu sendiri, dan bahkan pilihan yang tersedia tidak layak untuk dipilih,\” sambung pernyataan itu.
ADVERTISEMENT /4905536/CNN_desktop/cnn_nasional/static_detail
–>ADVERTISEMENT .para_caption div {width: 100%;max-width: none !important;position: absolute;z-index: 2;}
Jagad pun mengajak masyarakat melihat kualitas para paslon peserta Pilpres 2024. Dimulai dari capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang mana pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu, mantan menteri pendidikan ini dianggap telah memanfaatkan politik identitas dan rasisme untuk bisa menang.
\”Partai pengusungnya yaitu PKS yang jelas-jelas konservatif dan menolak pengesahan RUU PKS,\” ujar sang orator.Tiga Pakar Hukum Ungkap Kecurangan Pemilu 2024 Lewat Film \’Dirty Vote\’Sementara paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto juga dianggap bagian dari oligarki. Dia berpasangan dengan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang dinilai bermasalah sejak pencalonannya sebagai wakil presiden.
\”Dan pasangannya, Gibran yang menjadi anak haram konstitusi, serta partai pengusungnya yang merupakan kroni-kroni sisa rezim militer Orde Baru,\” lanjutnya.Adapun capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dianggap sebagai sosok pemimpin yang merusak lingkungan saat menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah selama dua periode.
\”Dengan partai pengusungnya adalah salah satu partai yang mengusulkan dan mengesahkan UU Omnibus law dan UU Minerba, yang di mana itu merampas hak buruh dan tani serta merampas ruang hidup dan menghancurkan lingkungan,\” ujarnya.
Jagad berpendapat pada akhirnya sekalipun saat ini elite oligarki tampak terpecah dalam berbagai kubu, sejatinya mereka bakal kembali terkonsolidasi dalam satu kekuasaan dan akan membagi-bagikan porsi jabatan hingga mengabaikan tuntutan serta hak rakyat.
\”Oleh sebab itu kita tidak bisa lagi untuk mempercayai dan menggantungkan nasib kita kepada penguasa, dan sudah saatnya kita bersatu dan membentuk kekuatan politik alternatif dari gerakan rakyat itu sendiri, dan merebut demokrasi yang seadil-adilnya yaitu demokrasi kerakyatan,\” lanjut pernyataan Jagad.JK Sebut Film Dirty Vote Cuma Ungkap 25 Persen Kecurangan Pilpres 2024Jagad yang diklaim lahir dari kelancungan rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyuarakan sejumlah tuntutan. Antara lain, mereka menuntut revisi UU Pemilu dan partai politik oleh badan independen.
Kemudian, mereka juga menuntut Jokowi dan para kroninya yang dianggap telah mengebiri demokrasi agar segera diadili. Lalu, mereka menuntut permintaan maaf intelektual dan budayawan yang mendukung politik dinasti.
Tuntutan berikutnya, yakni mendesak adanya politisasi bansos, cabut UU Cipta Kerja dan Minerba. Mereka juga menuntut supaya operasi militer dihentikan, serta penuntasan dugaan pelanggaran HAM hingga pemberian hak menentukan nasib sendiri.
Ketujuh, mereka menuntut penghentian perampasan tanah serta kriminalisasi aktivis lingkungan. Lalu, jalankan pengadilan HAM, pendidikan gratis, serta pengesahan UU PPRT.