Usia Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menginjak 51 tahun pada Rabu (10/1).
Hari Ulang Tahun PDIP kali ini mengusung tema \’Satyam Eva Jayate\’ yang berarti kebenaran pasti menang.
Perayaan digelar dengan sederhana dan hanya mengundang 51 orang undangan tamu VVIP di sekolah partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Sejarah terbentuknya PDIP sangat dinamis. Jika ditelusuri secara historis, cikal bakal terbentuknya partai ini harus dilihat dari kemunculan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Sukarno pada 4 Juli 1927.Wapres Ma\’ruf Amin Acungkan Salam Metal 3 Jari di HUT ke-51 PDIPDalam perjalanannya, PNI dilebur dengan sejumlah partai lain yaitu Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Peleburan itu tak lepas dari aturan fusi partai yang dibuat Presiden kedua RI Soeharto.
ADVERTISEMENT Gabungan PNI-Murba-IPKI-Parkindo-Partai Katolik itu menamakan diri sebagai Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang dideklarasikan pada 10 Januari 1973. PDI menggelar musyawarah nasional (munas) pertama pada 20-24 September 1973 di Jakarta.
Munas itu tak membuahkan hasil yang signifikan. Sementara itu, dinamika internal partai diwarnai konflik dan intervensi dari pemerintah.
Atas situasi yang tidak kondusif itu, Megawati Soekarnoputri yang juga anak Sukarno pun didorong untuk menjadi Ketua Umum PDI. Harapannya, permasalahan di tubuh PDI tidak berlarut.Tak Diundang HUT PDIP, Ini Momen Terakhir Jokowi Bersama MegawatiHendak dikebiri Orde Baru
Dikutip dari laman resmi PDIP, upaya menjadikan Megawati sebagai ketua umum PDI tidak berjalan lancar. Sebab, pemerintahan Soeharto tidak setuju.
Penguasa Orde Baru itu bahkan menerbitkan larangan mendukung pencalonan Megawati dalam Kongres Luar Biasa (KLB) pada 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.
Konflik internal PDI pun tak kunjung mereda. Menjelang KLB ke-2 di Asrama Haji Medan, para pendukung Megawati melakukan unjuk rasa hingga bentrok dengan aparat keamanan yang menjaga kongres.
Unjuk rasa itu terjadi pada 20 Juni 1996 atau dua hari sebelum kongres dihelat.
Namun, unjuk rasa itu tak menghentikan pemerintah Orba untuk \’mengebiri\’ PDI. Pada 15 Juli 1996, Soeharto mengukuhkan Suryadi sebagai Ketum DPP PDI.Megawati Jelaskan Filosofi Akar Rumput saat Hadapi Rezim OtoriterPada 27 Juli 1996, pendukung Megawati pun menggelar Mimbar Demokrasi di halaman kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat.
Saat orasi berlangsung, muncul rombongan berkaus merah dari kubu Suryadi. Bentrok rombongan yang diduga sebagai kubu Suryadi dengan Megawati pun tak terelakan.
Peristiwa itu berlangsung sengit hingga menelan korban jiwa.
Hasil penyelidikan Komnas HAM menyebut ada lima orang tewas, 149 orang luka, dan 23 orang hilang. Adapun kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp 100miliar akibat dari peristiwa kudatuli ini.
Peristiwa tersebut dikenal dengan Tragedi Dua Puluh Tujuh Juli atau disingkat menjadi Peristiwa Kudatuli.
Meski demikian, hingga saat ini peristiwa tersebut belum ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat. Pengusutannya pun belum tuntas.Baca halaman selanjutnya.