Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, merespons pernyataan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin mengambil alih kursi Ketua Umum (Ketum) PDIP.
Dasco menyebut dirinya merasa heran dengan adanya isu seperti itu.
Sebab menurutnya masalah internal partai politik (parpol) semestinya tak perlu diumbar ke publik, tetapi cukup menjadi pembicaraan internal parpol.
\”Saya juga heran dengan isu seperti itu, karena sebenarnya itu masalah internal parpol yang sebaiknya dibicarakan di internal dan kemudian tidak di ekspos ke publik,\” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4/2024).
Kendati demikian, Dasco berharap semua partai politik yang ada di Indonesia dapat berjalan dengan baik dalam melakukan transisi kepemimpinan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) parpol.
\”Tetapi apapun itu kita berharap semua parpol yang ada di Indonesia ini baik-baik saja dalam melakukan transisi kepemimpinan dengan mekanisme yang sudah diatur dalam AD ART masing-masing parpol,\” ucap Wakil Ketua DPR RI itu.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mengambil alih PDIP.
Menurut Hasto, Jokowi sempat menugaskan seorang menterinya untuk bertemu mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Ryaas Rasyid.
Dia menuturkan, upaya tersebut dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
\”Jadi jauh sebelum Pemilu, beberapa bulan, antara 5-6 bulan,\” kata Hasto dalam acara bedah buku “NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972) di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (2/4/2024).
Hasto mengungkapkan, menteri yang diutus Jokowi untuk bertemu Ryaas Rasyid itu memiliki kekuatan super power di Kabinet Indonesia Maju (KIM).
\”Ada seorang menteri, ada super power full, ada yang power full. Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi,\” ujarnya.
Saat itu, kata dia, Ryaas Rasyid diminta menteri itu untuk membujuk Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri agar menyerahkan kursi ketua umum (Ketum).