Indonesia tercatat sudah melalui kepemimpinan tujuh Presiden dari 1945 hingga 2024. Beberapa pemimpin mengakhiri jabatannya secara mulus. Namun beberapa di antaranya juga berakhir \’tidak aman\’.
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) akan purnatugas pada 20 Oktober 2024, setelah satu dekade memimpin Indonesia. Posisi Presiden ke-8 akan dijabat oleh Prabowo Subianto.
CNNIndonesia.com telah merangkum masa-masa akhir jabatan Presiden di Indonesia dari Sukarno hingga Jokowi.
1. Sukarno (1945-1967)
Sukarno merupakan proklamator sekaligus presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat sejak 1945 hingga 1967.
Sukarno sempat ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup melalui TAP MPRS No III Tahun 1963. Namun empat tahun setelahnya, kekuasaan Sukarno runtuh, dimulai dengan munculnya Surat Perintah 11 Maret alias Supersemar.ENSIKLOPEMILU
Kenapa Prabowo-Gibran Dilantik Tanggal 20 Oktober?Sukarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto pada 11 Maret 1966 untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah.
Surat itu diterbitkan Sukarno untuk memberikannya kekuasaan kepada Soeharto guna membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang disinyalir sebagai dalang tragedi Gerakan 30 September atau G30S 1965
Namun demikian, surat yang dinilai sakti itu digunakan Soeharto secara melampaui batas demi menjegal dan melengserkan Sukarno yang telah berkuasa lebih dari dua dekade.
Soeharto segera membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang, serta menangkap 15 menteri Sukarno yang dituduh terlibat dalam G30S. Dari situ muncul dualisme kepemimpinan Sukarno-Soeharto pada 1966-1967.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia (MPRS) kemudian mengukuhkan Supersemar menjadi Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 pada 21 Juni 1966, sehingga presiden tidak dapat mencabutnya.
Sehari setelahnya, Sukarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban \’Nawakarsa\’. Namun pidato itu ditolak oleh MPRS karena isinya dinilai cenderung memberi amanat, bukan pertanggungjawaban mengenai masalah nasional, khususnya masalah G30S.
Karena ditolak, Sukarno menyampaikan laporan tertulis, yang disebut Pelengkap Nawaksara atau Pel-Nawaksara yang kemudian berujung ditolak.
MPRS pun mencabut TAP terkait ketetapan Sukarno sebagai pesiden seumur hidup. MPRS pun melarang Sukarno melakukan kegiatan politik hingga Pemilu.
Pada akhirnya, Supersemar dianggap sebagai tonggak lahirnya pemerintahan Orde Baru. Pada Sidang Istimewa MPRS tanggal 7-12 Maret 1967 di Jakarta, MPR secara resmi mengangkat Suharto sebagai Presiden Republik Indonesia kedua.TAP MPRS Dicabut setelah 57 Tahun: Sukarno Tak Terbukti Lindungi PKIKehidupan Sukarno berubah drastis setelah itu. Ia diusir dari Istana Negara Jakarta dan kemudian sempat menjadi \’tahanan rumah\’ di Istana Bogor, lalu berpindah ke Wisma Yaso di Jakarta.
Disebutkan, Sukarno menghabiskan hari-harinya dengan seorang diri, lantaran anak-anaknya pun hanya diizinkan menjenguk dengan waktu terbatas.
Tak hanya terasing, hari-hari terakhir Sukarno juga harus dilewati dengan menjalani pemeriksaan terkait peristiwa G30S di kediamannya.
Kondisi kesehatan Sukarno pun memburuk. Ia menderita penyakit batu ginjal, peradangan otak, jantung, dan tekanan darah tinggi. Setelah tiga tahun melewati hari-hari yang terasing, Sukarno mengembuskan napas terakhirnya pada 21 Juni 1970.
2. Soeharto (1967-1998)
Soeharto menjabat sebagai Presiden Indonesia selama hampir 32 tahun. Ia mulai menjabat secara sah setelah pada Sidang Istimewa MPRS tanggal 7-12 Maret 1967 di Jakarta, MPR secara resmi mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia kedua.
Setelah menjabat begitu lamanya, kekuasaan Soeharto dan Orde Baru mulai goyang pada 1997.
Perekonomian Indonesia yang melaju pesat namun juga diikuti dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masyarakat mulai tak percaya dan demonstrasi semakin gencar setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar.
Tahun 1997-1998 merupakan periode Orde Baru yang paling kelam bagi rakyat Indonesia. Perekonomian yang tadinya melesat langsung mengalami penurunan disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru.
Krisis politik memuncak di bulan Mei. Sejak awal Mei demonstrasi tak henti digelar berbagai elemen masyarakat.
Di tengah krisis yang terus menggelinding Soeharto masih melakukan kunjungan kenegaraan ke Kairo, Mesir, 9 Mei 1998. Kunjungan yang akhirnya dia percepat karena situasi dalam negeri yang tak terkendali.
Beberapa hari sebelum tiba di Tanah Air, peristiwa berdarah terjadi di Jakarta. Empat mahasiswa tewas tertembak peluru aparat dalam peristiwa Trisakti 12 Mei 1998. Kemudian disusul kerusuhan besar pada 13-14 Mei.
Kekuasaan Soeharto pun berakhir tragis, diwarnai demonstrasi berdarah hingga kerusuhan, Soeharto menyatakan berhenti pada 21 Mei 1998. Ribuan orang yang menduduki Gedung DPR sejak beberapa hari sebelumnya, merayakan dengan sukacita pidato Soeharto mundur.
Turunnya Soeharto merupakan tonggak awal Indonesia memasuki era reformasi.Tak Cuma Jokowi, Soeharto & SBY Juga Beri Tanda Kehormatan ke Keluarga3. Bacharuddin Jusuf Habibie (1998-1999)
Presiden ke-3 Bacharuddin Jusuf Habibie sebelumnya juga merupakan Wakil Presiden ke-7 alias pernah menjadi wakil Soeharto. Habibie tercatat menjadi Presiden Indonesia dengan masa kepemimpinan paling singkat.
Namun selama masa kepemimpinannya, Habibie melahirkan sejumlah beleid yang menjadi pintu reformasi. Salah satunya, Habibie membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan rakyat Indonesia dalam pemilu.
Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemilu. Lahir 48 partai politik baru yang ikut berpartisipasi dalam Pemilu 1999 karena aturan tersebut.
Satu catatan jelang berakhirnya pemerintahan Habibie terjadi pada 1999. Ia memutuskan menggelar referendum melepaskan Timor Timur dari Indonesia. Saat itu itu Timor Timur adalah salah satu provinsi Indonesia.
Habibie mengatakan referendum Timor Timur merupakan jalan yang harus dipilih. Menurutnya penyelesaian status Timor Timur melalui jalan referendum sesungguhnya sudah bertahun-tahun diajukan berbagai pihak dalam forum internasional.
Alasan mendasar yang disampaikan adalah karena setiap bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri.
Keputusan itu dikritik keras oleh sejumlah pihak. Habibie dituntut mundur oleh mahasiswa karena dianggap tidak dapat menjalankan amanah reformasi.
Akhirnya, pada Sidang Istimewa MPR 13 November 1999, pidato pertanggungjawaban Habibie ditolak MPR yang kemudian menandai akhir era kepemimpinannya.Urutan Periodisasi Sejarah Indonesia, Era Prasejarah hingga ReformasiGus Dur hingga SBY di halaman selanjutnya.
