Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI fraksi PDIP Irine Yusiana Roba Putri, melontarkan kritik pedas terkait potong gaji karyawan untuk iuran Tapera.
Dia menegaskan bahwa subsidi itu kewajiban warga negara, bukan sesama warga negara.
Kritik itu disampaikannya dalam rapat kerja (raker) Komisi V DPR dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kamis (6/6/2024).
Awalnya, Irine mempertanyakan kepada Basuki perihal data kebutuhan rumah bagi pekerja, baik ASN dan pekerja swasta.
\”Lalu berapa yang selama ini bisa dipenuhi, ya, karena sebagaimana kita ketahui bahwa kementerian/lembaga yang memimpin untuk sektor perumahan ini adalah Kementerian PUPR. Apalagi Pak Menteri juga merupakan ketua komite Tapera,\” kata Irine di Ruang Rapat Komisi V DPR, Senayan, Jakarta.
Selain itu, Irine menilai tak ada kontribusi Tapera untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi para pekerja.
Irine pun mempertanyakan perhitungan Tapera untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi para pekerja.
\”Data tentang kebutuhan perumahan bagi pekerja di Indonesia. Karena selama ini saya belum menemukan hitungan data yang detail mengenai proyeksi kontribusi Tapera bagi kebutuhan perumahan para pekerja baik ASN maupun pekerja swasta,\” ucapnya.
\”Pertanyaan saya, Pak, yang juga ditanyakan oleh masyarakat hanya ada dua saja, Pak. Yang pertama adalah hitungan gap yang bisa dipenuhi Tapera itu seperti apa, saya mohon ada penghitungan detail dari dirjen perumahan, misalnya ya untuk ASN bagaimana, untuk pekerja swasta juga bagaimana,\” lanjut Irine.
Kemudian, Irine juga mempertanyakan perihal sistem subsidi perumahan Tapera yang dibebankan kepada masyarakat.
Dia menegaskan bahwa subsidi merupakan kewajiban negara, bukan sesama warga negara.
\”Kadangkala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan, \’Ya itu kalau yang mampu nanti untuk subsidi yang tidak mampu\’. Mohon maaf, Pak, subsidi itu kewajiban negara, bukan sesama warga negara memberi subsidi,\” katanya.
\”Kalau sesama warga negara namanya gotong royong. Dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab dari tantangan yang masyarakat hadapi. Jadi, Pak, mohon penjelasan tentang Tapera,\” pungkasnya.