Polemik kratom sudah sampai ke pembahasan di Istana lantaran tanaman itu bukan hanya jadi perdebatan urusan medis, tapi juga telah terbukti memberikan dampak perekonomian hingga menjadi komoditas ekspor dengan nilai yang menggiurkan.
Presiden Joko Widodo pun menginstruksikan Kementerian Kesehatan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk meneliti lebih lanjut manfaat tanaman kratom.
\”Presiden menekankan yang perlu dioptimalisasi adalah asas manfaat kratom itu,\” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi tentang legalisasi kratom di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Moeldoko adalah orang Istana yang paling getol merespons dan menindaklanjuti perkembangan soal kratom. Rapat lintas kementerian di Istana itu merupakan lanjutan dari rangkaian pertemuan dan pembahasan internal yang sudah dijalankan oleh Moeldoko di KSP.LAPORAN INTERAKTIF
Jejak Kratom di Jantung BorneoADVERTISEMENT /4905536/CNN_desktop/cnn_nasional/static_detail
–>ADVERTISEMENT .para_caption div {width: 100%;max-width: none !important;position: absolute;z-index: 2;}
Moeldoko sudah melakukan rapat setidaknya lima kali untuk membahas persoalan tanaman kratom. Di antaranya bersama perwakilan Amerika Serikat, kementerian/lembaga terkait, petani dan pengusaha kratom, serta beberapa asosiasi kratom di Indonesia. Ia juga sudah menerima laporan hasil penelitian dari BRIN.
Moeldoko pun menyatakan bahwa Presiden Jokowi mendukung penuh pemanfaatan kratom apabila dinyatakan aman secara kesehatan dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Moeldoko mengaku sudah melaporkan masalah kratom ini sejak 2019 lalu.
\”Saya laporkan, respons beliau, \’dalami, Pak Moeldoko, dan kalau itu memang sesuatu yang bisa dikelola dengan positif, kenapa enggak begitu\’. Itulah mulai dari situ saya intens menangani persoalan kratom ini,\” kata Moeldoko kepada CNNIndonesia.com di kantornya.Foto: (CNN Indonesia/Hamka Winovan)Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko getol merespons dan menindaklanjuti perkembangan soal kratom.Moeldoko berpandangan pemanfaatan kratom sebagai obat akan menghasilkan nilai ekonomi tinggi, sebab kratom tak banyak tumbuh di negara lain. Sementara di Kalimantan Barat misalnya, terhitung sekurangnya ada sekitar 44 juta pohon kratom yang tumbuh subur.
\”Bayangkan itu, dan itu bertumbuh di sekitaran sungai. Sehingga kalau saya melihat kratom itu ada fungsi, banyak fungsinya,\” kata Moeldoko.
Moeldoko mengatakan pada 2021, nilai ekspor kratom Indonesia mencapai US$15,2 juta. Sepanjang 2023, nilai ekspornya juga mencapai US$15,2 juta dengan total volume 6.887,9 ton.
Meski demikian aktivitas ekspor tersebut belakangan diwarnai laporan kendala dalam ekspor seperti peringatan impor dari FDA AS. Moledoko mendapat keluhan dari eksportir soal pembayaran yang macet hingga barang kiriman dicap tidak memenuhi standar karena diduga tercemar kandungan bakteri.
Persoalan ini jadi perhatian serius. Penataan regulasi kratom, kata Moeldoko, menjadi hal mutlak yang harus dibahas untuk membenahi tata niaga komoditas barang sekaligus menguji manfaat tanaman dari segi medis.
Mantan Panglima TNI itu juga mengingatkan pohon kratom memiliki fungsi ekologis karena tumbuh di bantaran sungai. Pohon kratom tetap hidup sekalipun terendam air. Tanaman ini juga bisa mencegah erosi.
\”Jadi tidak bisa kita berpandangan seperti ganja yang ada di Aceh, sudah dibabat saja, ngawur itu. Ini kan urusannya pohon kratom, pohon yang punya nilai ekologis, tidak bisa main dibabat gitu,\” katanya.
Rapat lintas kementerian dan lembaga, kata Moeldoko, menjadi jalan pembuka untuk membahas masalah kratom, mulai dari status tanaman tersebut hingga tata niaga ekspor. Ia ingin ada aturan jelas terkait pengolahan, penjualan, hingga konsumsi kratom. Oleh sebab itu, semua pihak harus bersepakat terkait tanaman endemik ini.
Hasil rapat Istana menyepakati Kemenkes, BRIN, dan BPOM melanjutkan riset tentang keamanan kratom. Harapannya, riset rampung pada Agustus 2024, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan status tanaman dan pematangan regulasi tata kelola niaga komoditas kratom.
Berlanjut ke halaman berikutnya…