Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) minta kepada majelis hakimk agar dirinya dibebaskan dalam segala dakwaan dan tuntutan atas kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian.
Permintaan itu disampaikan SYL saat membcakan nota pembelaan atau pleidoi dalam sidang kasusnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).
\”Permohonan saya, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim diberikan kekuatan oleh Allah SWT agar dapat menegakkan keadilan terhadap saya dengan menjatuhkan putusan bebas, atau jika tetap menganggap saya bersalah, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya,\” ujar SYL saat duduk di kursi terdakwa.
Permintaan itu disampaikan SYL karena ia merasa dirinya tidak bersalah, sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
SYL bahkan mengklaim dirinya dizalimi dalam perkara ini.
\”Saya berserah diri kepada Allah SWT atas tuntutan tersebut, akan tetapi saya merasa dizalimi karena dianggap melakukan perbuatan yang memang tidak pernah saya lakukan,\” ujar SYL.
Selain tak merasa bersalah, SYL juga memamerkan prestasi-prestasinya selama menjadi pejabat negara sejak dia menjadi lurah hingga menteri.
Dari sederet prestasi itu, katanya mencerminkan niat tulusnya untuk mengabdi dan tidak korupsi.
\”Riwayat pengabdian saya kepada negara yang menunjukkan bahwa watak dan karakter kepribadian maupun kepemimpinan saya selama puluhan tahun mengabdi kepada negara senantiasa dilandasi niat tulus dan itikad baik untuk memberikan sumbangsih bagi bangsa serta tidak pernah memiliki niat apalagi perilaku koruptif,\” kata SYL.
Sebagai informasi, dalam perkara ini jaksa KPK telah menuntut SYL 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan.
Kemudian dia jugadituntut untuk membayar uang penganti sejumlah gratifikasi yang diterimanya, yakni Rp44.269.777.204dan USD 30 ribu.
Uang pengganti tersebut harus dibayarkan dalam jangka waktu satu bulan setelah perkara ini inkrah atau berkekuatan hukum tetap.
Jika tidak dibayar, maka harta bendanya menurut jaksa, disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
\”Dan jika tidak mencukupi akan diganti pidana penjara 4 tahun,\” kata jaksa saat membacakan tuntutan SYL,Jumat (28/6/2024).
Menurut jaksa, dalam perkara ini, SYL terbukti melanggarPasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPjuncto Pasal 64 ayat (1) KUHPsebagaimana dakwaan pertama.