Bendahara Umum PPÂ Muhammadiyah Hilman Latief menilai pihaknya tak bisa menyalahkan kader-kader Muhammadiyah jika di antara mereka masih banyak yang ragu terkait izin tambang. Sebab selama ini kerap muncul persepsi bernada negatif soal tambang di publik.
\”Tak bisa disalahkan jika kader-kader kita masih banyak yang ragu, masih banyak ingin kepastian, \’perspektifnya apa sih?\’ Dan lain-lain,\” kata Hilman dalam pidatonya di acara MoU PP Muhammadiyah dengan salah satu bank swasta di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (26/7).Alasan Muhammadiyah Setuju Terima Izin Tambang dari PemerintahHilman mengakui \’image\’ soal tambang yang berkembang di publik dikonotasikan kerap salah pengelolaan hingga memunculkan dampak sosial dan lingkungan.
Ia pun tak mempermasalahkan jika muncul pro dan kontra dari para kader Muhammadiyah terkait sikap Muhammadiyah soal izin tambang di sosial media saat ini.
\”Karena nampaknya di sosmed sedang ribut. Sedang tarik tambang di sosial media. Itu negara demokrasi, dan kami menghargai. Karena saya lihat juga suara-suara yang masuk merupakan kecintaan pada persyarikatan,\” kata dia.
\”Tapi saya kira ini juga merupakan bagian dari tajdid di bidang ekonomi dan di bidang sosial. Dan mudah-mudahan tajdid ini ada hasil,\” tambahnya.Ketua Majelis Lingkungan: Bismillah Muhammadiyah Ambil Izin TambangDi sisi lain, Hilman berkeinginan supaya persyarikatan Muhammadiyah tetap menjaga keberlangsungannya ke depan. Terlebih, keberlangsungan terkait amal usaha di level terbawah.
\”Keberlangsungan amal usaha di level terbawah karena di situ umah berada. Sekolah TK, SD bagus, melayani masyarakat. Bisnisnya berjalan. Bisa ekspansif,\” kata dia.
Sebelumnya Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengungkapkan PP Muhammadiyah telah setuju menerima izin tambang dari pemerintah.
Ia mengatakan keputusan ini sudah dilakukan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah yang digelar sekitar pertengahan bulan Juli 2024 lalu.
\”Ya, yang jelas itu melalui pleno. Nah, pleno sudah memutuskan setuju, Bismillah, Muhammadiyah akan mengambil lahan dengan syarat-syarat ABCD yang sudah saya sampaikan,\” kata Azrul kepada CNNIndonesia.com, Kamis (25/7) malam.Warga Muhammadiyah: Konsesi Tambang Ormas Agama Tak Lepas dari PolitikSebelumnya, Presiden Jokowi memberi ruang bagi ormas keagamaan mengelola tambang melalui izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Keputusan itu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024.
Kemudian, Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 76 Tahun 2024 pada Senin (22/7). Aturan itu berisi tata cara pemberian tambang kepada ormas keagamaan.
Sebelum Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sudah lebih dulu menerima tawaran izin tambang dari pemerintah itu.
