Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, menyentil balik Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud yang menyinggung standar etika presiden jika memihak dan berkampanye di pilpres.
Menurut Nusron, TPN Ganjar menyinggung hal itu karena tak mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).ANALISIS
Potensi Penyalahgunaan Wewenang Presiden saat Memihak di Pilpres\”Ini sebenarnya sederhana. Isu moral dan etika ini dimunculkan karena Pak Jokowi tidak mendukung mereka,\” kata Nusron dalam keterangan tertulis, Kamis (25/1).
Nusron pun mengungkit saat Ganjar optimistis didukung Jokowi di Pilpres 2024. Ia berpendapat saat itu kubu Ganjar sama sekali tak mempermasalahkan soal etika.
ADVERTISEMENT /4905536/CNN_desktop/cnn_nasional/static_detail
–>ADVERTISEMENT .para_caption div {width: 100%;max-width: none !important;position: absolute;z-index: 2;}
\”Tahun lalu saat sebelah yakin didukung presiden, mereka bahkan optimis Pak Jokowi akan kampanye untuk mereka. Dulu kenapa tidak dipermasalahkan? Ini masyarakat harus tahu,\” ucap dia.
Ia menyebut UU Pemilu yang tak melarang presiden dan wakil presiden berkampanye sudah pertimbangan moral dan etika. Menurut Nusron, UU merupakan cerminan konsensus antara rakyat lewat parlemen dengan pemerintah.
\”Jadi bukan kata orang per orang, atau pihak per pihak, yang sekarang mungkin punya kepentingan karena sedang bersaing dalam kompetisi pemilu,\” katanya.TPN Ganjar soal Jokowi Memihak: Infrastruktur Negara Sudah DipakaiDalam UU Pemilu Nomor 7/2017, presiden dan para menteri tak termasuk dalam daftar pejabat negara yang tidak boleh dilibatkan sebagai pelaksana/tim kampanye pemilu.
Nusron pun menuturkan jika melaksanakan aturan tersebut dianggap melanggar moral, maka hal itu sama saja mengkritik pembentuk undang-undang.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak, tetapi tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Ia mengatakan tiap orang punya hak demokrasi.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media terkait adanya pandangan sejumlah menteri yang menjadi tim sukses.
\”Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh,\” kata Jokowi di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1).Istana Ungkap Jokowi Belum Menyatakan Akan Cuti Kampanye Pilpres 2024Juru Bicara TPN Chico Hakim menilai sikap Jokowi yang memihak ke pasangan calon tertentu sudah terlihat sejak lama. Meskipun tak dilarang UU, ia pun menyerahkan masyarakat untuk menilai sikap dan pernyataan Jokowi.
Kemudian, Juru Bicara TPN Aryo Seno mengatakan publik berhak mempertanyakan etika Jokowi yang menyatakan presiden boleh memihak. Apalagi, saat pernyataan itu disampaikan, Prabowo ada di samping Jokowi.
\”Dalam pernyataan itu hadir capres Prabowo Subianto. Tentu menjadi sah bagi publik untuk bertanya soal etika juga soal netralitas perangkat negara,\” ujar Aryo saat dihubungi, Kamis.