Ketua Majelis Kehormatan DPP PPP Zarkasih Nur mengklaim para ketua majelis Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menyepakati agenda muktamar dilaksanakan pada 2025.
Hal ini dikatakannya usai melakukan pertemuan dengan Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH Mustofa Aqil Siroj dan Ketua Majelis Pakar DPP PPP Prijono Tjiptoherijanto, di Jakarta, Kamis (20/6) kemarin.
\”Hasilnya konkret, setelah mendengar suara yang berkembang di Rapimnas IX kemarin dari seluruh DPW se-Indonesia maka sepakat kepada aturan AD/ART yaitu muktamar dilaksanakan pada awal tahun 2025,\” kata Zarkasih dalam keterangannya, Jumat (21/6).
Zarkasih mengatakan meski Ketua Majelis Pertimbangan Muhammad Romahurmuziy atau Rommy tak hadir, tetapi kesepakatan ini telah bulat dan diikuti bersama. Ia mengatakan Rommy sedang berada di luar negeri dan akan mematuhi keputusan tersebut.Sandiaga Minta PPP Dukung Pemerintahan Prabowo-GibranADVERTISEMENT /4905536/CNN_desktop/cnn_nasional/static_detail
–>ADVERTISEMENT .para_caption div {width: 100%;max-width: none !important;position: absolute;z-index: 2;}
Ia juga meminta seluruh kader PPP untuk memanfaatkan dan fokus kepada momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di bawah kepemimpinan Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.
\”Kita ingin Pilkada tetap utuh, tetap kompak, sehingga orang luar melihat kita dan tidak meragukan bagi mereka. Setelah pertemuan pimpinan majelis hari ini, kita mengharapkan seluruh kader untuk kembali kepada kebersamaan dan menatap ke depan dengan optimis serta tidak putus asa,\” tegasnya.
\”Para ketua majelis juga menghendaki suasana tetap sejuk, tidak ada perpecahan, dan saling hujat,\” tambahnya.Majelis Pakar Tegaskan Tak Pernah Batalkan Percepatan Muktamar PPPSebelumnya, terdapat wacana soal muktamar PPP dipercepat untuk menggantikan posisi Mardiono dari kursi Ketum imbas hasil tak memuaskan PPP di Pemilu 2024.
Juru bicara Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono, Imam Priyono membantah wacana tersebut. Ia menegaskan seluruh jajaran PPP sudah sepakat akan menggelar muktamar untuk memilih ketua umum PPP di Sulawesi Tenggara (Sultra) pada tahun 2025.